Ketua Fraksi NasDem Imbau Publik Tak Salah Tafsir Soal Dana Mengendap Pemprov Sumut

analisamedan.com -Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani, SH, MH, meminta masyarakat tidak salah menafsirkan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa terkait adanya dana mengendap sebesar Rp3,1 triliun milik Pemprov Sumut di bank.

Menurut Rahmansyah, informasi yang disampaikan Menkeu perlu dikonfirmasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. "Saya belum mengetahui pasti data yang disampaikan Bapak Menteri Keuangan itu per tanggal berapa. Berdasarkan informasi yang saya terima dari TAPD dan BKAD Sumut, saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 21 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp900 miliar," jelas Rahmansyah saat dihubungi wartawan, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai, perbedaan angka tersebut bisa terjadi karena cakupan data yang digunakan berbeda, misalnya data Kementerian Keuangan yang mungkin mencakup dana kabupaten/kota atau bentuk deposito daerah.

Meskipun begitu, Fraksi NasDem tetap menghargai langkah Menteri Keuangan dalam menyampaikan informasi publik tersebut. Rahmansyah menilai, hal itu sejalan dengan semangat transparansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, baik di Sumatera Utara maupun nasional.

"Kami memandang pernyataan Menkeu sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Tapi jangan sampai menjadi polemik yang memecah perhatian publik," ujarnya.

Rahmansyah pun mengajak semua pihak pemerintah pusat, Pemprov Sumut, DPRD, dan masyarakat untuk menempuh langkah verifikasi bersama melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, dan KPPN. "Mari kita bersikap moderat. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan yang bisa menimbulkan salah tafsir," tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Rahmansyah, Fraksi NasDem berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. "Kami akan tegas dan hati-hati dalam setiap pembahasan anggaran daerah. Tujuannya jelas, untuk kemaslahatan masyarakat Sumatera Utara," tegasnya.

Rahmansyah menutup dengan imbauan agar masyarakat tidak menjadikan isu dana mengendap ini sebagai polemik berkepanjangan. "Jangan sampai hal ini mengganggu roda pemerintahan di Sumatera Utara," pungkasnya.