Program MBG Dikecam: Risiko Keracunan hingga Tata Kelola Anggaran Dipertanyakan

analisamedan.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam. Meski diusung sebagai solusi pemenuhan gizi anak Indonesia, implementasi di lapangan justru memunculkan sederet persoalan mulai dari kasus keracunan massal, distribusi amburadul, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar gizi.

Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan anggota Komisi Yudisial, Farid Wajdi, menilai program MBG lebih tampak sebagai eksperimen politik ketimbang kebijakan publik yang matang. Menurutnya, skala anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah justru menjadi paradoks karena berisiko membahayakan kesehatan anak-anak.

"Dengan anggaran jumbo, publik sebenarnya sedang membayar mahal untuk sebuah janji. Ironisnya, alokasi itu justru menimbulkan risiko kesehatan, bukan jaminan keselamatan," kata Farid, Senin (9/9/2025).

Kasus keracunan di sejumlah daerah menjadi bukti lemahnya rantai pasok program MBG. Bahan baku yang tidak terlacak asal-usulnya, penyimpanan tanpa rantai dingin, hingga vendor tanpa standar mutu ketat disebut menjadi pintu masuk kontaminasi. Laporan laboratorium bahkan menemukan keberadaan bakteri berbahaya seperti E. coli.

Selain faktor keamanan pangan, menu MBG juga dipersoalkan. Farid menilai sajian yang disediakan kerap tidak memenuhi standar gizi anak sekolah. "Apakah 'bergizi' cukup berarti ada nasi, lauk seadanya, dan sayur tanpa perhitungan kebutuhan kalori sesuai usia? Ini kebijakan publik yang simbolis dan tidak berpijak pada realitas lapangan," ujarnya.

Dampak langsung dari program ini, lanjutnya, sudah dirasakan siswa di berbagai sekolah. Absensi meningkat karena sakit, proses belajar terganggu, bahkan muncul trauma pada anak dan penolakan dari orang tua. Kepercayaan publik terhadap sekolah maupun negara ikut tergerus.

Dari sisi efisiensi, kritik juga semakin keras. Dana jumbo yang digelontorkan dianggap mengorbankan sektor pendidikan lain seperti peningkatan fasilitas belajar, tenaga pendidik, dan layanan kesehatan sekolah. "Program ini dipaksakan secara nasional tanpa pilot project yang terukur, pengawasan longgar, dan vendor dipilih dengan logika volume, bukan kualitas," tegas Farid.

Ia mendesak pemerintah melakukan audit independen, menghentikan distribusi di wilayah bermasalah, menegakkan standar keamanan pangan, hingga memberi kompensasi nyata kepada korban. "Niat baik tidak membenarkan cara buruk. Tanpa langkah korektif, MBG hanya akan tercatat sebagai proyek politik jangka pendek yang mahal, berisiko, dan berbahaya," pungkasnya.