Ratusan Honorer Unjukrasa ke DPRD dan Pemkab Palas, Tuntut Pengangkatan jadi P3K

analisamedan.com -Ratusan honorer Pemkab Padanglawas(Palas) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengangkatan jadi PPPK, Selasa (14/1/2025).

Aksi ratusan tenaga honor diawali dari Kantor SKPD Terpadu Sigalagala dan berlanjut ke DPRD Palas,mendapat pengawalan dari Polres Palas. Aksi yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia ini merupakan tenaga honor dari berbagai instansi/organisasi perangkat daerah dilingkungan kerja Pemkab Palas.

Dalam orasi mereka para tenaga honor meminta, agar pengabdian bartahun-tahun dihargai untuk pengangkatan PPPK penuh waktu.

Lalu, kejelasan status apakah masih akan dipekerjakan berikut gajinya, atau dirumahkan? seru para tenaga honorer mempertanyakan.

Ratusan honorer ini dengan long march menuju kantor SKPD Terpadu Sigalagala,Kecamatan Barumun dari titik kumpul di Masjid Agung Al Munawwarah Palas.

Secara tertib, honorer yang menggunakan pakaian putih hitam dan pakaian Satpol PP ini turut membawa spanduk, kertas manila yang berisi tuntutan dengan mengunakan pengeras suara.

Mereka meminta kepada BKN dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, agar mengangkat seluruh Tenaga Honorer yang terdata di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Massa juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas agar Tenaga Honorer yang terdata di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk tidak dirumahkan atau diberhentikan sampai diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Tuntutan selanjutnya, Menolak Keras Pemerintah Kabupaten Padang untuk mengadakan seleksi perekrutan CPNS sebelum selesainya pengangkatan PPPK yang berstatus R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

"Hargai pengabdian kami yang bekerja selama tahunan hingga Belasan Tahun," kata Harkan Siregar SPd dan Hendri Aswin Hasibuan SSos menyampaikan orasi mewakili tenaga honorer.

Menanggapi tuntutan honorer, Sekda Arpan Nasution didampingi Plt Kepala BKPSDM Amir Soleh Nasution, Kakan Satpol PP dan Damkar, dan Kabid Pengadaan BKPSDM Hakim Harahap turut berhadir.

Kata Sekda, berdasarkan permen PAN RB nomor 06 tahun 2024, tenaga honor yang sudah mengikuti seleksi PPPK, tidak lolos akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Dan ini berlaku seluruh daerah.

"Lebih dari itu, Pemkab Palas juga di tahun 2024 tidak menerima seleksi CPNS. Hanya penerimaan PPPK saja. Tentunya PPPK itu cukup diseriusi, dan diperjuangkan pemerintah," sebut Sekda.

Pemkab Padang Lawas, dalam hal ini juga tidak main-main. Setiap hari masih terus membahas nasib tenaga honor ini. Bahkan situasi demo tersebut, pihak BKPSDM masih melakukan Zoom Meeting bersama PAN RB.

"Peraturan itu dinamis, bisa sewaktu-waktu berubah. Kami juga serius memperhatikan ini," tambah Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Amir Soleh Nasution.

Massa selanjut berdemo di Kantor DPRD. Selain tuntutan pengangkatan, honorer juga meminta DPRD Kabupaten Padang Lawas agar mengadakan RDP dengan BKPSDM Padang Lawas terkait perekrutan PPPK Tahun Anggaran 2024.

"Berdasarkan dugaan adanya manipulasi seleksi rekrutmen PPPK yang baru selesai dilaksanakan 2024 lalu," beber mereka.

Menyikapi tuntutan tenaga honorer tersebut, Ketua Komisi A, Akhyar Hasibuan didampingi anggota Rahmat Su'adi Marbun, Gontar Halomoan Harahap, Ibnu Kotob, dan Yusuf Hasibuan menyampaikan, akan kita perjuangkan.

"Komisi A DPRD Palas,akan memanggil pihak-pihak terkait untuk ikut RDP.Direncankan akan e dijadwalkan secepat mungkin," sebut Akhyar Hasibuan. (Ibnu).