Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Sumut Gelar Aksi, Desak Pencopotan Kapolda dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Aliansi merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 sebagai dasar argumentasi mengenai pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.

Menurut mereka, TNI harus berfokus pada fungsi pertahanan negara, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:

1. Melakukan audit secara transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi secara menyeluruh skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN.
3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.
4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mencopot Kapolda Sumut yang dinilai gagal memberantas narkoba secara tuntas.