Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Sumut Gelar Aksi, Desak Pencopotan Kapolda dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Gustan Pasaribu - Sabtu, 15 Agustus 2026 19:37 WIB
analisamedan/dok
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Mimbar Rakyat REBUT KEMERDEKAAN SEJATI” di Medan, Sumatera Utara, Jumat (14/8/2026).
analisamedan.com -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Mimbar Rakyat REBUT KEMERDEKAAN SEJATI" di Medan, Sumatera Utara, Jumat (14/8/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut menyuarakan sejumlah persoalan daerah dan nasional, mulai dari pemberantasan narkoba, dugaan nepotisme dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi, hingga evaluasi sejumlah program strategis pemerintah.
Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni peringatan Hari Kemerdekaan. Menurut mereka, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil, serta jaminan kebebasan sipil.
"Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme," ujar perwakilan pimpinan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.
Salah satu tuntutan utama massa adalah pencopotan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut). Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumatera Utara belum mampu memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat pengendali.
Aliansi juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, massa mengutip data survei BNN RI bersama BRIN dan BPS yang mereka sebut menunjukkan prevalensi pengguna narkoba di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,5 juta jiwa.
"Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi," ujar perwakilan aliansi.
Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara secara menyeluruh.
Selain isu narkoba, mahasiswa juga memberikan catatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk reshuffle Kabinet Merah Putih. Aliansi meminta perubahan susunan kabinet tidak dilakukan berdasarkan kompromi politik maupun kepentingan kelompok, tetapi mengutamakan kompetensi dan kepentingan masyarakat.
Di bidang ekonomi, massa turut menyoroti skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) . Menurut mereka, skema pembiayaan dalam jumlah besar dan terpusat perlu diawasi agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan maupun pelaku usaha kecil.
"Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal," tegas perwakilan aliansi.
Massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap wacana pelibatan prajurit TNI aktif dalam keamanan sipil sehari-hari maupun pengamanan aksi demonstrasi.
Aliansi merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 sebagai dasar argumentasi mengenai pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.
Menurut mereka, TNI harus berfokus pada fungsi pertahanan negara, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:
1. Melakukan audit secara transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi secara menyeluruh skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN.
3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.
4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mencopot Kapolda Sumut yang dinilai gagal memberantas narkoba secara tuntas.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.
Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa membubarkan diri dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta persoalan penegakan hukum di Sumatera Utara.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut menyuarakan sejumlah persoalan daerah dan nasional, mulai dari pemberantasan narkoba, dugaan nepotisme dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi, hingga evaluasi sejumlah program strategis pemerintah.
Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni peringatan Hari Kemerdekaan. Menurut mereka, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil, serta jaminan kebebasan sipil.
"Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme," ujar perwakilan pimpinan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.
Salah satu tuntutan utama massa adalah pencopotan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut). Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumatera Utara belum mampu memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat pengendali.
Aliansi juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, massa mengutip data survei BNN RI bersama BRIN dan BPS yang mereka sebut menunjukkan prevalensi pengguna narkoba di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,5 juta jiwa.
"Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi," ujar perwakilan aliansi.
Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara secara menyeluruh.
Selain isu narkoba, mahasiswa juga memberikan catatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk reshuffle Kabinet Merah Putih. Aliansi meminta perubahan susunan kabinet tidak dilakukan berdasarkan kompromi politik maupun kepentingan kelompok, tetapi mengutamakan kompetensi dan kepentingan masyarakat.
Di bidang ekonomi, massa turut menyoroti skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) . Menurut mereka, skema pembiayaan dalam jumlah besar dan terpusat perlu diawasi agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan maupun pelaku usaha kecil.
"Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal," tegas perwakilan aliansi.
Massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap wacana pelibatan prajurit TNI aktif dalam keamanan sipil sehari-hari maupun pengamanan aksi demonstrasi.
Aliansi merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 sebagai dasar argumentasi mengenai pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.
Menurut mereka, TNI harus berfokus pada fungsi pertahanan negara, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:
1. Melakukan audit secara transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi secara menyeluruh skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN.
3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.
4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mencopot Kapolda Sumut yang dinilai gagal memberantas narkoba secara tuntas.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.
Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa membubarkan diri dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta persoalan penegakan hukum di Sumatera Utara.
Editor
: Gustan Pasaribu
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
