Seleksi Pejabat Gagal, Korupsi Mengakar: Skandal Dua Kepala Dinas Bongkar Rapuhnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Situasi tak jauh berbeda terjadi di tingkat provinsi. Alexander Sinulingga, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, turut terseret penyidikan terkait proyek pembangunan rumah susun saat ia menjabat di instansi lain. Audit menemukan potensi penyimpangan sekitar Rp797 juta. Penunjukannya sebagai pimpinan Satuan Kerja Pendidikan juga menimbulkan tanda tanya, mengingat rekam kariernya dinilai tidak berakar kuat pada dunia pendidikan. Indikasi kuat munculnya promosi berbasis kepentingan politik dibanding kompetensi profesional kembali mencuat.

Dua kasus ini menyoroti lemahnya mekanisme seleksi pejabat di pemerintahan daerah. Prosedur yang semestinya menjadi filter integritas justru kerap berubah formalitas administratif. Audit kinerja, telaah rekam jejak, serta verifikasi independen terhadap potensi konflik kepentingan dianggap mandul menghadapi intervensi patronase.

Budaya balas jasa dan kedekatan politik disinyalir masih dominan. Seleksi jabatan sering kali lebih mempertimbangkan loyalitas ketimbang akuntabilitas. Dalam iklim seperti ini, figur problematik dapat melenggang, sementara pegawai berintegritas tersisih.

Kelemahan pengawasan internal juga memperburuk keadaan. Inspektorat tidak ditempatkan sebagai mitra strategis dalam proses pengangkatan pejabat. Audit sering lahir terlambat, ketika kerugian sudah terjadi dan kepercayaan publik terlanjur rusak. Aparat penegak hukum pun bergerak setelah masalah terlanjur membesar.