Seleksi Pejabat Gagal, Korupsi Mengakar: Skandal Dua Kepala Dinas Bongkar Rapuhnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Korupsi pada level kepala dinas berdampak langsung pada layanan publik. Anggaran yang seharusnya memperbaiki transportasi, pendidikan, hingga hunian rakyat justru menguap akibat praktik curang. Masyarakat kembali menanggung beban: fasilitas rusak, program terhambat, dan kualitas pelayanan merosot.

Founder Ethics of Care sekaligus mantan Anggota Komisi Yudisial 2015–2020, Farid Wajdi, menilai reformasi seleksi pejabat adalah keharusan mendesak. "Standar seleksi harus diperketat melalui uji tuntas berbasis integritas. Audit proyek masa lalu wajib menjadi syarat promosi, dan alasan pengangkatan pejabat harus transparan," ujarnya,Senin (24/11/2025)

Ia menekankan, Inspektorat perlu berfungsi sebagai garda etik, bukan sekadar unit administratif. Tanpa keberanian memutus rantai patronase politik, pergantian pejabat hanya akan mengganti wajah, bukan menghentikan praktik korupsi.

"Birokrasi bersih tidak lahir dari slogan, tetapi dari seleksi yang keras, jujur, dan bebas kompromi," tegas Farid.