Jangan Jadikan Anak Kelinci Percobaan MBG

analisamedan.com -Di sebuah ruang gawat darurat rumah sakit kabupaten, seorang bocah berusia sembilan tahun meringis menahan sakit. Tubuhnya lemas, perutnya kembung, dan muntah belum juga reda. Ibunya panik, menggenggam tangan kecil itu sambil terus bertanya kepada dokter: "Kenapa bisa begini? Bukankah makan siang di sekolah seharusnya sehat?"

Adegan memilukan ini bukan sekali dua kali terjadi. Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan pemerintah, kasus keracunan massal mencuat dari berbagai daerah. Dari Cipongkor, Bandung Barat, hingga sejumlah kabupaten lain di Sumatera, ratusan anak sekolah terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap nasi kotak atau lauk pauk yang dibagikan melalui program tersebut.

Pemerintah berusaha menenangkan publik. Presiden menyebut keracunan hanya "0,00017 persen" dari total penerima MBG. Secara hitungan, benar: dari puluhan juta porsi yang disalurkan, hanya ribuan yang bermasalah. Namun, bagi keluarga yang anaknya tergolek di ranjang rumah sakit, angka persentase itu tidak lebih dari sekadar statistik dingin. "Trauma anak tidak bisa dihitung dengan persen," kata seorang psikolog anak di Medan, mengingatkan bahwa pengalaman buruk semacam itu bisa menimbulkan ketakutan berulang.

Bukan hanya perut yang sakit. Anak-anak yang menjadi korban kini menghadapi trauma psikologis. Ada yang menolak makan di sekolah, ada pula yang langsung mual mendengar kata "MBG." Seharusnya, program makan gratis menumbuhkan keceriaan dan rasa aman. Sebaliknya, kini menanamkan kekhawatiran.

Para guru mulai resah. "Kami ingin murid-murid semangat saat jam istirahat. Tapi sekarang, sebagian justru takut membuka kotak makan," ungkap seorang guru sekolah dasar di Deli Serdang.

Dari sejumlah temuan lapangan, ada beberapa sebab mengapa keracunan MBG terus berulang. Pertama, program dipaksakan terlalu cepat. Dalam hitungan bulan, MBG diperluas ke jutaan penerima tanpa kesiapan infrastruktur dapur, distribusi, maupun sistem uji kualitas.

Kedua, soal anggaran. Dengan biaya sekitar Rp6.500 per porsi, publik bertanya: makanan sehat apa yang bisa disajikan dengan angka semurah itu? Para penyedia tertekan untuk menekan biaya. Bahan baku murahan dipilih, standar gizi dikompromikan, dan higienitas sering kali terabaikan.

Ketiga, lemahnya pengawasan. Beberapa dapur yang sudah terbukti bermasalah masih diberi izin beroperasi sebelum evaluasi tuntas. Artinya, keselamatan anak diperlakukan sebagai angka dalam laporan, bukan prioritas mutlak.

Keempat, tekanan politik. MBG digadang-gadang sebagai program mercusuar pemerintah. Maka, angka penerima dijadikan trofi untuk pamer pencapaian, sementara kesiapan teknis kerap diabaikan.

Keracunan fisik memang bisa sembuh dalam hitungan hari. Namun, luka psikologis bisa jauh lebih lama. Anak-anak bisa kehilangan kepercayaan, bukan hanya kepada sekolah, tetapi juga kepada negara. Pertanyaan polos seorang bocah "Kenapa makanan gratis bikin sakit?" adalah tamparan moral bagi pemerintah.

Psikolog memperingatkan bahwa trauma semacam ini bisa memengaruhi pola makan, kesehatan mental, hingga prestasi akademik anak. Jika dibiarkan, generasi yang seharusnya diselamatkan dari stunting justru berhadapan dengan rasa takut baru: takut makan siang.

Berbagai pihak menilai, pemerintah tidak bisa lagi menutup kasus ini dengan angka persentase. Koreksi mendasar mutlak dilakukan: Menghentikan dapur bermasalah hingga evaluasi tuntas, Melakukan audit independen dengan transparansi penuh, Menyesuaikan anggaran agar kualitas gizi dan kebersihan terjamin, Memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban.

Transparansi menjadi kata kunci. Publik berhak tahu berapa jumlah korban, apa penyebab keracunan, dan langkah apa yang diambil agar tidak terulang. Tanpa itu, kepercayaan yang sudah tergerus tak akan kembali.

Tujuan MBG sejatinya mulia: menekan stunting dan memperbaiki gizi anak bangsa. Namun, pelaksanaan yang terburu-buru justru menghadirkan risiko baru. Anak-anak bukanlah kelinci percobaan untuk proyek politik. Mereka adalah subjek yang harus dilindungi dengan sepenuh daya.

Negara yang benar-benar hadir bukan negara yang lihai menampilkan persentase di podium, melainkan negara yang memastikan tak ada satu pun anak takut menyuap nasi di sekolahnya.