Membahas Kemiskinan dan Pengangguran di Padangsidimpuan Jelang Bulan Kemerdekaan

analisamedan.com -Tulisan ini dalam rangka menyambut dan memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-78.

Dan tulisan ini sebagai bahan refleksi tentang makna merdeka dari penjajahan bangsa asing, merdeka dari kemiskinan dan merdeka dari pengangguran.

Terkait Kemiskinan dan Pengangguran, Penulis tidak akan menjawab dari variabel atau indikator ekonomi makro dan mikro yang seperti diajarkan oleh dosen-dosen di Fakultas Ekonomi. Hanya memamparkan yang terlihat secara langsung.

I. Kemerdekaan Dari Penjajahan

Sejak Teks Proklamasi Kemerdekaan Dibacakan Soekarno-Hatta pada Jum'at, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Maka bangsa Indonesia menyatakan telah bebas dari belenggu penjajah yang mengikat sejak ratusan tahun silam.

Dan usia kemerdekaan itu kini memasuki 78 tahun. Tidak ada lagi penjajahan bangsa asing dan kita bebas menentukan arah masa depan kita sendiri.

Kemerdekaan dari penjajahan ini sendiri terbukti sudah kita rasakan saat ini berkat pengorbanan dan perjuangan para pahlawan.

Pada kesempatan ini, penulis mengajak masyarakat pada perayaan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tidak terbatas pada semarak hiburan semata. Namun juga harus memahami nilai-nilai substantif dari sebuah euforia kemerdekaan sebagai rasa syukur.

II. Merdeka Dari Kemiskinan

Berbicara kemiskinan, untuk Kota Padangsidimpuan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Padangsidimpuan yang dikeluarkan pada Januari 2023.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 16,03 ribu orang, menurun 1,25 ribu.

Tentu hal ini membuktikan masih perlunya memperjuangkan kemerdekaan dari segi kemiskinan seperti diungkapkan Bapak Proklamator Indonesia.

"Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka," demikian Bung Karno dalam pidato di depan sidang Anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), 1 Juni 1945.

Maka tugas kita, termasuk pemerintah kota dan para stakeholder harus bersama-sama memperjuangkan pengentasan kemiskinan tersebut melalui kebijakan ekonomi dan kebijakan politik anggaran.

Seperti diketahui, Padangsidimpuan dengan luas wilayah 159,28km² dengan jumlah penduduk 225.105 Jiwa dan kepadatan 1.451/km² cukup tinggi.

Maka seyogianya pemerintah melihat kebijakan politik anggaran dan kebijakan pengentasan kemiskinan sesuatu yang sudah perlu dirumuskan sesuai potensi dan letak geografis serta menjadi rencana strategis.

Saran :
1. Pemko Padangsidimpuan memberikan porsi lebih pengentasan kemiskinan seperti pelatihan, UMKM membuka lapangan kerja dan tidak monoton berkutat atau menggelontorkan anggaran untuk kepentingan infrastruktur (proyek) semata.

2. Mengeluarkan Perda tentang pengentasan kemiskinan sehingga arah kebijakan bisa diukur.

Untuk diketahui, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kota Padangsidimpuan sesuai data BPS Sumut, sebanyak 57.641 pada 13 Maret 2023 dengan jumlah anggaran Rp.20.694.600.000,-.

III. Merdeka Dari Pengangguran

Sebagaimana diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Sidempuan pada Agustus 2022 sebesar 7,76 persen sesuai data yang dikeluarkan BPS.

Dari data tersebut juga penulis menganggap pentingnya sebuah gagasan dan ide untuk pengentasan pengangguran termasuk pengangguran terbuka.

Untuk diketahui, Kota Padangsidimpuan yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini memiliki sedikitnya 9 perguruan tinggi yang memiliki lulusan dari berbagai disiplin ilmu.

Dan kaum intelektual atau mahasiswa tidak hanya berasal dari Padangsidimpuan tetapi juga Tabagsel. Maka dari segi SDM tidak diragukan lagi, namun yang menjadi kendala adalah minimnya lapangan pekerjaan.

Maka kita harus melihat potensi dari sektor tersebut dengan menyeimbangkan lapangan pekerjaan, lulusan dan peluang kerja diera digital.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Namun dengan tingginya angka pengangguran menyebabkan hak warga untuk bisa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak belum terpenuhi.

Terkait pengangguran, berbagai daerah juga banyak mengalami masalah yang sama, maka daerah menciptakan terobosan seperti Kota Malang yang memiliki aplikasi Job Fair Active untuk membantu masyarakat melamar pekerjaan.

Kota Banda Aceh memiliki aplikasi SEKEJAP dan aplikasi informasi ketenagakerjaan untuk mempermudah mencari kerja dan sistem informasi pelayanan sekolah.

Namun pada intinya membangun suatu daerah tidak bisa berdiri sendiri, membangun kota harus dengan transformasi digital, dan itu dibutuhkan kolaborasi, strategi pentahelix harus dilakukan pemerintah daerah.

Catatan: Tingginya Pengangguran Diakibatkan Kurangnya Lapangan Pekerjaan dan Kurangnya Inovasi Dalam Pengentasan.

Merdeka Dari Penjajahan, Merdeka Dari Kemiskinan, Merdeka Dari Pengangguran.

Penulis : Amir Hamzah Harahap
Direktur Padangsidimpuan Institut (PIN)
Alumni Universitas Muhamamdiyah Tapanuli Selatan