16 Warga Sibolga Ditangkap Usai Menjarah Minimarket, Pemerintah Akui Bantuan Terhambat
Mabes Polri mengakui penjarahan minimarket merupakan dampak langsung terhambatnya suplai logistik. Meski begitu, kepolisian tetap memproses 16 warga yang diamankan, sambil mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Farid Wajdi, yang juga Founder Ethics of Care dan mantan anggota Komisi Yudisial, menilai bahwa pendekatan hukum dalam situasi darurat tidak dapat dilakukan secara kaku. Ia menekankan perlunya penerapan prinsip restorative justice untuk memastikan tindakan aparat sejalan dengan kebutuhan pemulihan sosial masyarakat.
"Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan konteks kemiskinan ekstrem dan putusnya akses pangan. Negara semestinya hadir lebih cepat sebelum warga masuk ke fase keputusasaan," ujarnya, Selasa (2/12/2025)
Farid juga menyinggung perlunya transparansi pemerintah dalam menangani faktor-faktor struktural penyebab banjir, seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang. Ia menilai ketegasan negara dalam mengusut akar bencana harus seimbang dengan sikapnya terhadap warga yang terdampak.
Putusan Mahkamah Agung, Buat Pekerja Yang Di PHK, PT Leong Hup Jayaindo Dihukum Bayar Kompensasi Sebesar Tiga Ratus Juta Lebih
Yayasan SENTRA Desak Penguatan Kebijakan Hukum Lingkungan Atasi Krisis Pesisir Sumatera Utara
Hukum Ekonomi dan Keuangan Islam: Kritik Ketimpangan dan Arah Baru Peradaban Ekonomi
ASN Pemprov Sumut Ditangkap, Vape Narkotika Disembunyikan dalam Roti Tawar
Begal Marak di Medan, Warga Resah dan Desak Negara Bertindak