16 Warga Sibolga Ditangkap Usai Menjarah Minimarket, Pemerintah Akui Bantuan Terhambat
Mabes Polri mengakui penjarahan minimarket merupakan dampak langsung terhambatnya suplai logistik. Meski begitu, kepolisian tetap memproses 16 warga yang diamankan, sambil mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Farid Wajdi, yang juga Founder Ethics of Care dan mantan anggota Komisi Yudisial, menilai bahwa pendekatan hukum dalam situasi darurat tidak dapat dilakukan secara kaku. Ia menekankan perlunya penerapan prinsip restorative justice untuk memastikan tindakan aparat sejalan dengan kebutuhan pemulihan sosial masyarakat.
"Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan konteks kemiskinan ekstrem dan putusnya akses pangan. Negara semestinya hadir lebih cepat sebelum warga masuk ke fase keputusasaan," ujarnya, Selasa (2/12/2025)
Farid juga menyinggung perlunya transparansi pemerintah dalam menangani faktor-faktor struktural penyebab banjir, seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang. Ia menilai ketegasan negara dalam mengusut akar bencana harus seimbang dengan sikapnya terhadap warga yang terdampak.
Begal Marak di Medan, Warga Resah dan Desak Negara Bertindak
Korban Keracunan MBG Makin Masif, Farid Wajdi: Hukum Tak Boleh Diam
Bupati Tapteng Ancam Ambil Alih Sumber Air ke Sibolga, Pemuda Ingatkan Jangan Picu Konflik
Hukum Bisnis Islam: Kompas Etis di Era Digital
Menelusuri Wajah Baru Dunia Hukum dalam Buku “Profesi Hukum di Era Industri 4.0 dan Society 5.0”