MBG Dinilai Populisme Anggaran, Pendidikan Jadi Korban

Meski bertujuan mengurangi stunting, program MBG disebut belum terbukti efektif. Sejumlah studi, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menemukan masalah distribusi, kualitas gizi yang tidak terjamin, serta minimnya keterlibatan ahli gizi dan pengawasan publik.

Farid juga mengingatkan adanya risiko korupsi dalam program MBG. Transparency International Indonesia menilai pengadaan massal berpotensi rawan mark-up, distribusi tak transparan, hingga monopoli penyedia.

"Tanpa regulasi ketat, audit independen, dan partisipasi masyarakat sipil, MBG lebih mirip proyek politik ketimbang investasi sosial," tegas Farid.

Menurutnya, pendidikan masih memiliki banyak kebutuhan mendesak, mulai dari peningkatan kualitas guru, perbaikan fasilitas, digitalisasi pembelajaran, hingga penghapusan pungutan liar di sekolah. "Mengorbankan hal-hal mendasar itu demi proyek makanan massal sama artinya dengan menambal luka di kaki dengan merobek kulit kepala," katanya.