MBG Sekadar Gimik, Rp223 Triliun Pendidikan Tersedot untuk Makan Gratis

analisamedan.com -Polemik alokasi anggaran pendidikan kembali mencuat setelah pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari total anggaran sebesar Rp335 triliun, sekitar Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan.

Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai mengorbankan kebutuhan mendasar sektor pendidikan. Infrastruktur sekolah masih banyak yang rusak, laboratorium minim, hingga fasilitas dasar seperti toilet yang layak pun sering tidak tersedia. Sementara itu, belanja modal MBG untuk sarana sekolah hanya dialokasikan sekitar Rp3 triliun.

"Sekolah berpotensi hanya menjadi ruang distribusi makanan, bukan pusat belajar yang bermartabat," ujar Farid Wajdi, Founder Ethics of Care sekaligus Anggota Komisi Yudisial 2015–2020.

Persoalan guru juga disorot. Hingga kini, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari ideal. Banyak yang menerima gaji di bawah UMR dan hidup tanpa kepastian karier. Namun, porsi terbesar anggaran MBG justru terserap pada pengadaan makanan, bukan peningkatan kualitas sumber daya pendidik.

Selain itu, perguruan tinggi dan dunia riset dikhawatirkan terkena dampak pengalihan anggaran ini. Farid menilai minimnya dana riset akan semakin menyulitkan Indonesia menghadapi persaingan global, terutama di tengah perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan.

Meski begitu, ia mengakui program makan sekolah dapat membawa manfaat, sebagaimana pengalaman India, Amerika Serikat, dan Brasil. Namun, berbeda dengan Indonesia, negara-negara tersebut tidak membebankan seluruh biaya makan gratis pada sektor pendidikan.

"Di Indonesia, angka pendidikan dipoles indah oleh pos MBG, tetapi isinya justru tergerus untuk sesuatu yang belum tentu memperkuat inti persoalan pendidikan," tegas Farid.

Ia menekankan pentingnya pemerintah menata ulang skema pembiayaan MBG agar tidak membebani sektor pendidikan. Menurutnya, program ini seharusnya melibatkan lintas kementerian dan tidak menggerus alokasi untuk infrastruktur sekolah, guru, serta riset.

"Kalau tidak segera ditata ulang, MBG hanya akan menjadi pesta sesaat kenyang sementara, lapar berkepanjangan," pungkas Farid.