Nurhadi: Reformasi Telah Usai, Era Oligarki Kuasai Kebijakan Sosial

analisamedan.com– Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D, menilai reformasi di Indonesia telah berakhir dan kini bangsa tengah memasuki era baru di mana negara dikontrol oleh sekelompok kecil elit yang disebut oligarki.

"Inilah yang menyebabkan seluruh instrumen kebijakan sosial saat ini terlihat dimanfaatkan untuk memenuhi kantong-kantong para tim sukses," ungkap Nurhadi saat menjadi narasumber dalam acara Visiting Lecturer bertema "Refleksi 1 Tahun Kebijakan Pembangunan Sosial Pemerintahan Prabowo-Gibran", yang diselenggarakan oleh Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU dan Program S2 Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UMSU, Kamis (23/10/2025) di Aula FISIP UMSU.

Menurut Nurhadi, arah kebijakan pembangunan sosial selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan sosial seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan perumahan bersubsidi, pembangunan sekolah rakyat, serta program Makanan Bergizi Gratis masih menjadi prioritas dan bahkan mengalami peningkatan dari sisi jumlah penerima.

Namun demikian, ia menilai banyak program tersebut belum didukung oleh kajian akademik dan perencanaan yang matang.

"Bila dilihat dari kebijakan sosialnya, Prabowo berusaha melakukan berbagai terobosan seperti program Makanan Bergizi Gratis. Namun banyak di antaranya dilaksanakan tanpa kajian dan perencanaan yang baik sehingga menimbulkan persoalan di lapangan," jelasnya.

Nurhadi menegaskan, sebaiknya Presiden Prabowo mulai memperhatikan naskah-naskah akademik dalam setiap kebijakan agar kementerian memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan program.

"Apalagi dalam pelaksanaan program ini banyak melibatkan tim sukses yang berpikir 'kalau tidak sekarang, kapan lagi dimanfaatkan'. Ke depan, pelaksanaan kebijakan harus dilakukan lebih profesional dan berbasis kajian ilmiah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMSU, Dr. Muhammad Thoriq, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan refleksi kritis terhadap kebijakan pembangunan sosial pemerintahan Prabowo-Gibran setelah satu tahun berjalan.

"Keterpaduan antara bidang kesejahteraan sosial dan ilmu komunikasi diharapkan dapat menghadirkan pendekatan multidisipliner terhadap isu kebijakan publik," terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa program Visiting Lecturer ini merupakan upaya UMSU untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mengkaji kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMSU, Dr. Arifin Saleh Siregar, dan dipandu oleh moderator Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.Si., BKSP, dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU.