Kota Medan Tenggelam, Pemerintahnya Sibuk Berfoto

analisamedan.com - Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada 12 Oktober 2025 kembali membuat ribuan warga panik. Sedikitnya 10.391 jiwa terdampak dan 3.181 rumah terendam di lima kecamatan Medan Johor, Labuhan, Selayang, Polonia, dan Maimun akibat banjir yang melumpuhkan aktivitas kota.

Namun di tengah kepanikan itu, pemerintah kota justru terlihat sibuk berfoto dan berpose di genangan air, seolah musibah ini hanyalah panggung pencitraan.

Menurut pengamat tata kelola publik Farid Wajdi, banjir yang melanda Medan bukan semata bencana alam, melainkan bencana kebijakan. "Air tidak pernah salah arah; manusialah yang salah menata jalannya," tegas Farid Wajdi, Founder Ethics of Care sekaligus Anggota Komisi Yudisial 2015–2020, kepada media, Senin (13/10/2025).

Farid menilai, setiap tahun Medan menghadapi pola yang sama: genangan datang, pejabat turun, bantuan disalurkan, lalu konferensi pers digelar penuh optimisme. Namun air tak tunduk pada retorika, dan warga sudah jenuh dengan janji-janji tanpa tindakan nyata.

Wali Kota Medan memang terlihat turun ke lapangan, menembus banjir dan menyalami warga. Tapi publik kini semakin kritis. Mereka bertanya Mengapa sistem drainase tak berfungsi? Mengapa kolam retensi gagal menampung air? Ke mana larinya anggaran miliaran rupiah proyek pengendalian banjir?

Pertanyaan itu, kata Farid, tak pernah dijawab secara transparan. "Pemerintah lebih sibuk mengelola citra daripada mengelola air," ujarnya.

Kritik juga datang dari warga di berbagai kawasan. Di Pulo Brayan, warga menuding proyek pembetonan jalan tanpa perbaikan drainase sebagai penyebab meluasnya genangan. Sementara di Tanjung Sari, air bertahan hingga berhari-hari, menyebabkan penyakit kulit dan ancaman demam berdarah.

Para ahli menilai, program pembangunan kolam resapan yang digembar-gemborkan pemerintah hanyalah kosmetik dibangun tanpa studi hidrologi mendalam dan tanpa integrasi antarwilayah sungai.

Farid menilai, tata kelola air di Medan masih menggunakan pola abad lalu. "Ketika Jakarta sudah memakai sistem pengendalian air berbasis teknologi, dan Surabaya memetakan jaringan drainase secara digital, Medan masih mengandalkan laporan manual dari lurah dan camat," ungkapnya.

Drainase hanya dibersihkan menjelang musim hujan, proyek pengendalian banjir disusun tanpa data curah hujan, dan peta risiko banjir tak pernah dipublikasikan secara terbuka.

Farid mengusulkan tiga langkah konkret agar Medan tak terus tenggelam dalam persoalan yang sama yakni Audit menyeluruh proyek drainase dua tahun terakhir, termasuk kontraktor dan volume pengerukan sungai. Publikasi peta genangan dan rencana pengendalian banjir secara daring, agar masyarakat dapat mengawasi progresnya. Moratorium izin pembangunan di bantaran sungai dan kawasan resapan sampai ada sistem tata ruang yang jelas dan berbasis data.

Farid menegaskan, banjir kali ini bukan lagi peringatan, melainkan ultimatum bagi pemerintah kota.
"Jika pemerintah terus menjawab air dengan kata-kata, setiap tetes hujan berikutnya akan menjadi bukti bahwa birokrasi Medan lebih pandai berenang di lautan retorika ketimbang mengeringkan akar persoalan," pungkasnya.

Air mungkin akan surut, tapi ketidakmampuan dan ketidakjujuran pemerintah kota akan tetap menggenang lebih dalam dari banjir yang terlihat hari ini.

Apakah Anda ingin saya bantu me