Organda Tegaskan Operasional BRT Mebidang Harus Kedepankan Kolaborasi Stakeholder
Lebih lanjut Frans Simbolon menyebutkan pentingnya keterlibatan pengusaha angkutan eksisting untuk mengambil peran, sehingga kehadiran angkutan massal ini tidak menghilangkan sumber mata pencharian ribuan masyarakat yang sekian lama berprofesi sebagai sopir untuk menghidupi keluarga serta menyekolahkan anak-anak mereka.
"Ini masalah sangat serius dan harus mendapatkan perhatian lebih serius lagi dari pemerintah," kata Simbolon.
Dia juga meminta agar tidak ada monopoli sebagai operator BRT tersebut nantinya. Sebab, ungkap dia sebagaimana diketahui bahwa pelaksana untuk operasional 5 koridor angkutan massal Bus Listrik di Medan saat ini adalah Blue Bird dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
"Kami tidak akan menutup mata kalau sekiranya pihak luar yang telah menjalankan 5 koridor tersebut, tetap sebagai operator tunggal 12 koridor yang lain tanpa melibatkan perusahaan angkutan lokal," tegas keduanya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil rapat Tim Project Implementation Unit (PIU) dan Project Management Consultant World Bank (PMC WB) menyepakati komitmen dan strategi untuk kolaborasi bersama segenap stakeholder terkait sebagai solusi terbaik gunamenangani segala bentuk tantangan maupun kendala yang mungkin akan ditemui dalam pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit Trans Mebidang tersebut.
Konsorsium Angkutan Massal Mebidang Desak Pemerintah Terbuka
DPRD Medan Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Perencanaan, Proyek BRT Jangan Jadi Beban APBD
DPRD Medan Soroti Proyek BRT, Jangan Sampai Bebani APBD dan Timbulkan Kemacetan
Konsorsium Angkutan Umum Mebidang Terbentuk, Dorong Integrasi Angkutan Eksisting dengan BRT
Kuasai Hutan Register Puluhan Tahun Tanpa Ijin, Masyarakat di Paluta Tuntut Ganti Kerugian Enam Triliun