Organda Tegaskan Operasional BRT Mebidang Harus Kedepankan Kolaborasi Stakeholder

Sugiatmo - Kamis, 23 Juli 2026 17:21 WIB
Organda Tegaskan Operasional BRT Mebidang Harus Kedepankan Kolaborasi Stakeholder
analisamedan.com/dok
Logo ORGANDA

analisamedan.com - Organosasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan dan Organda Deliserdang sama-sama menegaskan keseriusan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah membangun transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Medan Binjai Deliserdang.

"Kami konsern terhadap rencana pembangunan angkutan massal itu dan tetap menyampaikan komitmen harus melibatkan pengusaha angkutan lokal yang telah puluhan tahun eksis melayani mobilitas masyarakat, " kata Ketua DPD Organda Medan, Sri Intan F. Sembiring dan Ketua Organda Deliserdang, Frans Tumpu Simbolon dalam keterangan terpisah, Rabu (22/7/2026) petang.

Tentunya, kata Intan keterlibatan pengusaha angkutan eksisting dimaksud sebagai wujud nyata kolaborasi dan semata demi mendukung kelancaran operasional BRT. "Apalagi mayoritas rute angkutan tersebut menjadi jalur angkutan konvensional, " kata dia.

Perlu kami tegaskan, kata Intan Sembiring pada hakikatnya Organda memberikan apresiasi kepada pemerintah, karena dengan komitmennya membuat sistim transportasi publik yang lebih modern dan lebih nyaman kepada masyarakat serta menjadi transformasi penting dalam sistem transportasi.

Akan tetapi, ujarnya dalam prosesnya keterlibatan Organda di daerah wajib dilakukan, sehingga operasional BRT dapat berjalan lebih baik sebagaimana yang terlaksana di berbagai kota besar di tanah air.

Sebagaimana diketahui Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang pada tahap awal operasionalnya direncanakan mencakup 12 koridor layanan rute. Sebanyak 10 koridor berada di wilayah Kota Medan dan dua koridor utama antarwilayah dikelola oleh Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan yaitu rute Binjai–Medan–Carrefour dan Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi dengan jumlah armada bus listrik sebanyak 313 unit.

Lebih lanjut Frans Simbolon menyebutkan pentingnya keterlibatan pengusaha angkutan eksisting untuk mengambil peran, sehingga kehadiran angkutan massal ini tidak menghilangkan sumber mata pencharian ribuan masyarakat yang sekian lama berprofesi sebagai sopir untuk menghidupi keluarga serta menyekolahkan anak-anak mereka.

"Ini masalah sangat serius dan harus mendapatkan perhatian lebih serius lagi dari pemerintah," kata Simbolon.

Dia juga meminta agar tidak ada monopoli sebagai operator BRT tersebut nantinya. Sebab, ungkap dia sebagaimana diketahui bahwa pelaksana untuk operasional 5 koridor angkutan massal Bus Listrik di Medan saat ini adalah Blue Bird dan Dinas Perhubungan Kota Medan.

"Kami tidak akan menutup mata kalau sekiranya pihak luar yang telah menjalankan 5 koridor tersebut, tetap sebagai operator tunggal 12 koridor yang lain tanpa melibatkan perusahaan angkutan lokal," tegas keduanya.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil rapat Tim Project Implementation Unit (PIU) dan Project Management Consultant World Bank (PMC WB) menyepakati komitmen dan strategi untuk kolaborasi bersama segenap stakeholder terkait sebagai solusi terbaik gunamenangani segala bentuk tantangan maupun kendala yang mungkin akan ditemui dalam pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit Trans Mebidang tersebut.

"Atas dasar semangat kolaborasi itu, sehingga keterlibatan penguasaha angkutan lokal tetap dibutuhkan agar tidak ditemukan kendala dalam setiap tahapannya," tegas Frans seraya mengungkapkan sampai sejauh ini Organda masih menunggu proses pembahasan teknisnya.

Dalam keterangannya Frans Simbolon juga menyebutkan guna menjawab rencana besar pemerintah dalam pengelolaan transportasi modren yang melibatkan Bank Dunia tersebut, Organda bersama beberapa badan usaha angkutan di Medan, Binjai dan Deliserdang telah membentuk badan usaha bersama berupa konsorsium yang dimaksudkan dapat mengambil peran penting guna mendukung serta ikut mengambil peran strategis dalam pengelolaan operasional bus listrik maupun sebagai angkutan pengumpan atau disebut feeder atau sebagai angkutan umum yang menghubungkan kawasan pemukiman warga dengan halte atau stasiun utama BRT.

Kalau hal ini tidak diakomodir, kata Simbolon maka kami tidak dapat menjamin operasional BRT nantinya dapat berjalan baik dan lancar. Sebab nasib ribuan sopir angkutan konvensional bersama keluarganya juga ikut terdampak mengingat masyarakat dipastikan akan lebih memilih angkutan massal yang relatif lebih nyaman. (suhayri)

Editor
: Sugiatmo
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru