FORMASSU Sesalkan Sikap Ketua Komisi V DPR RI Terhadap Wali Kota Sibolga
"Ketika seorang wali kota berada di lapangan, memikul warga, mengevakuasi anak-anak, dan memastikan logistik sampai, itu adalah kepemimpinan yang patut dihargai. Tidak ada alasan untuk memprotes pemimpin yang sedang bekerja menyelamatkan rakyatnya," ujar Ariffani.
Lebih lanjut, FORMASSU mengingatkan bahwa pejabat negara seharusnya menjaga martabat lembaga melalui komunikasi yang santun. Pernyataan bernada kemarahan dalam situasi darurat dinilai dapat mengganggu koordinasi pusat dan daerah serta berpotensi merugikan masyarakat yang tengah membutuhkan perhatian.
"Bencana adalah urusan kemanusiaan. Jangan jadikan panggung rapat sebagai tempat menegur tanpa dasar. Yang diperlukan saat ini adalah kolaborasi, bukan polemik," tambahnya.
FORMASSU kemudian menyampaikan empat seruan resmi:
Mengedepankan etika komunikasi pejabat negara saat daerah dalam kondisi krisis.
Menghargai kepala daerah yang bekerja langsung di lapangan demi keselamatan warga.
Memperkuat sinergi pusat–daerah dalam penanganan banjir di Sibolga dan wilayah Sumut.
Menghentikan polemik tidak produktif dan fokus pada pemulihan serta mitigasi bencana.
Fraksi Golkar Pertanyakan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Kota Medan 2025
Fraksi PSI DPRD Medan Minta Pemko Hitung Beban APBD dari Operasional BRT Mebidang
NasDem Dorong Pemkot Medan Optimalkan PAD dan Tutup Kebocoran Anggaran
Fraksi Demokrat DPRD Medan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran
PAN - Perindo DPRD Medan Soroti Kemandirian Fiskal dan Serapan Anggaran dalam LPj APBD 2025