FORMASSU Sesalkan Sikap Ketua Komisi V DPR RI Terhadap Wali Kota Sibolga

analisamedan.com -Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMASSU) menyayangkan sikap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, terhadap Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Penarik, dalam sebuah forum resmi . FORMASSU menilai tindakan Lasarus yang terkesan memarahi serta memprotes Wali Kota Sibolga tidak tepat dan tidak mencerminkan etika komunikasi seorang pejabat negara, terutama saat daerah tersebut sedang menghadapi bencana banjir.

Ketua FORMASSU, Ariffani SH, MH, menegaskan bahwa kritik seorang pimpinan komisi DPR seharusnya disampaikan berdasarkan data dan verifikasi lapangan, bukan luapan emosional. Pejabat publik seharusnya memberi teladan komunikasi yang santun dan proporsional.

"Kami menilai tindakan memarahi kepala daerah tanpa verifikasi adalah sikap yang tidak bijaksana. Apalagi ketika kepala daerah tersebut sedang menolong warganya yang terdampak banjir. Itu bukan hanya tidak pantas, tetapi juga kontraproduktif terhadap upaya penanganan bencana," tegas Ariffani dsalam siaran persnya, Jumat (12/12/2025)

FORMASSU menilai Wali Kota Sibolga telah menunjukkan kepemimpinan cepat dan responsif dalam merespons banjir. Sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain turun langsung ke Sungai Aek Doras memimpin evakuasi, mengamankan warga rentan, menginstruksikan pembukaan posko dan dapur umum, serta berkoordinasi dengan TNI–Polri untuk distribusi logistik dan pendataan kerusakan.

"Ketika seorang wali kota berada di lapangan, memikul warga, mengevakuasi anak-anak, dan memastikan logistik sampai, itu adalah kepemimpinan yang patut dihargai. Tidak ada alasan untuk memprotes pemimpin yang sedang bekerja menyelamatkan rakyatnya," ujar Ariffani.

Lebih lanjut, FORMASSU mengingatkan bahwa pejabat negara seharusnya menjaga martabat lembaga melalui komunikasi yang santun. Pernyataan bernada kemarahan dalam situasi darurat dinilai dapat mengganggu koordinasi pusat dan daerah serta berpotensi merugikan masyarakat yang tengah membutuhkan perhatian.

"Bencana adalah urusan kemanusiaan. Jangan jadikan panggung rapat sebagai tempat menegur tanpa dasar. Yang diperlukan saat ini adalah kolaborasi, bukan polemik," tambahnya.

FORMASSU kemudian menyampaikan empat seruan resmi:
Mengedepankan etika komunikasi pejabat negara saat daerah dalam kondisi krisis.
Menghargai kepala daerah yang bekerja langsung di lapangan demi keselamatan warga.
Memperkuat sinergi pusat–daerah dalam penanganan banjir di Sibolga dan wilayah Sumut.
Menghentikan polemik tidak produktif dan fokus pada pemulihan serta mitigasi bencana.