Ketua DPRD Sumut Kumpulkan Seniman dan Budayawan Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan

Sementara itu, Sastrawan dan Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Idris Pasaribu menyayangkan perlakuan berbeda pemerintah daerah terhadap pelaku seni dan budaya di daerah lain dan Sumut. "Di Jawa, Bali dan daerah lainnya, ketika Perda ini mau dirancang pemerintah, seniman dan budayawan diundang untuk ikut berdiskusi tentang rancangan UU tersebut," sebutnya.

Menurut Idris, di Sumut, pemerintah terkesan tidak melibatkan seniman dan budayawan ketika pemerintah merancang perda pemajuan kebudayaan. "Karena pemerintahnya tidak mengerti tentang seni murni dan seni pertunjukan, tapi mereka berbicara tentang rencana pemajuan Kebudayaan. Bagi saya ini aneh. Tiba-tiba ini sudah sampai ke DPRD dan sebentar lagi dimajukan menjadi Perda," jelasnya.

Idris menegaskan, cerminan keberpihakan pemerintah terhadap kebudayaan masih sangat minim, mengingat APBD di Sumut hampir hampir Rp 15 triliun. Untuk dana pelatihan kebudayaan di Sumut misalnya, tidak sampai,Rp1 miliar, atau tak sampai satu persen dari total APBD. "Di Sumut seniman dan budayawan kurang dihargai. Berbeda sama di Riau, Jambi, atau daerah lainnya. APBD pembinaan di sana lebih dari Rp50 M ," katanya.

Idris menyampaikan apresiasinya, atas kepedulian Ketua DPRD Sumut dengan nasib para pegiat budaya. "Kami mengucapkan terimakasih Bapak Dr. Sutarto masih terus merangkul dan berbuat yang terbaik untuk kebudayaan di Sumatera Utara,"pungkasnya.