Konsorsium Angkutan Massal Mebidang Desak Pemerintah Terbuka

analisamedan.com -Konsorsium Angkutan Massal Mebidang mengingatkan kepada pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Sumut dan Medan untuk lebih terbuka terkait penambahan Koridor baru Bus Rapid Transit (BRT) Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang) yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Sebab dikhawatirkan akan menjadi mesin pembunuh mata pencaharian ratusan sopir konvensional eksisting.

Demikian disampaikan Konsorsium Angkutan Umum Mebidang, Frans Tumpu Simbolon SE pengusaha PT Batang Gadis Indah yang juga Ketua Organisasi Pengangkutan Darat (Organda) Deliserdang dan pengusaha PT Wampu Mini yang juga Ketua Organda Medan, Sri Intan F. Sembiring, S.P., M.M dalam keterangan terpisah, Kamis (13/08/2026).

"Sangat wajar dan beralasan kekhawatiran itu disampaikan mengingat mayoritas koridor BRT berdampingan dengan angkutan konvensional, sehingga mustahil akan terjadi persaingan sehat. Bahkan itu sama artinya akan mematikan secara perlahan pengusaha eksisting juga ribuan sopir dan keluarganya akibat kesulitan mendapatkan penumpang," ungkap Frans Simbolon.

Frans menilai pemerintah berkesan tertutup dalam penambahan operasional BRT yang sebelumnya telah beroperasi 5 koridor, lalu bertambah 5 koridor lagi di Kota Medan serta 2 koridor untuk Binjai dan Deliserdang, sehingga nantinya akan ada 12 koridor BRT yang operasionalnya menggunakan bus listrik itu.

Menurut Simbolon ketertutupan pemerintah itu khususnya mengenai siapa operator dari 7 koridor yang sampai saat ini belum ada kabar pastinya, sementara kami juga sudah bermohon untuk ikut dalam pengoperasian bus BRT itu. Juga bagaimana skema bus trayek pengumpan (feeder) sebagai angkutan pengumpan yang menghubungkan area perumahan ataupun jalan kecil menuju halte serta jalur utama BRT yang telah ditentukan.

Padahal ujarnya lagi, diketahui bahwa dalam operational BRT tersebut akan mengutamakan kolaborasi dan koordinasi lintas instansi antara Pemprov Sumut, Pemko Medan, dan Kementerian Perhubungan terkait pengelolaan rute serta integrasi angkutan eksisting.

"Makanya kami yang bergabung dalam konsorsium menilai cukup banyak kejanggalan dalam persiapan operasional BRT Mebidang itu," ujarnya.

Dikatakannya, kejanggalan yang paling dirasakan adalah sampai sejauh ini pengusaha angkutan konvensional yang telah lebih 50 tahun melayani mobilitas masyarakat dengan baik tidak mendapatkan informasi terbuka mengenai rencana proyek angkutan massal dimaksud.

"Kami nilai banyak kejanggalan sebab sekalipun trayek angkutan umum beririsan langsung dengan ke-12 koridor BRT, tapi tidak pernah diajak duduk bersama guna mencarikan jalan keluar terbaik agar nasib ribuan sopir bersama keluarganya tidak terancam seiring akan ditambahnya koridor baru BRT tersebut," ungkap Simbolon.

Selain itu, kata dia kejanggalan lain yang dirasakan pengusaha angkutan konvensional adalah tidak mendapatkan hak yang sama dengan perusahaan yang akan ditunjuk menjalankan BRT tersebut dengan mendapatkan skema pembayaran Buy The Service (BTS) yang menjadi skema subsidi transportasi publik, dimana pemerintah membeli layanan dari perusahaan otobus maupun operator angkutan umum. Dalam hal ini, ujarnya operator akan dibayar berdasarkan kilometer layanan sepanjang memenuhi standar pelayanan minimum angkutan umum yang aman, nyaman serta tepat waktu.

"Sejatinya pengusaha angkutan umum konvensional yang existing juga diberikan ruang kesempatan yang sama sebagai operator angkutan BRT maupun feeder dengan sistem pembayaran Buy the service BTS untuk memberikan layanan transportasi terbaik di kota Medan maupun di wilayah Mebidang, kenapa bus BRT yang pendatang baru di layanan trayek kota Medan di bayar operasionalnya sementara kami yang sudah lama melayani masyarakat kota medan dan Mebidang tidak di perdulikan kita juga mampu mengadakan bus dengan fasilitas yang sama dengan bus BRT bila di bayar operasionalnya, yang lebih janggalnya lagi ternyata Operator angkutan bus BRT itu di datangkan dari DKI Jakarta, kata Frans Simbolon menutup pembicaraan. (Suhayri)