Bedah Buku Reformasi Sistem Transportasi dan Logistik Nasional : Integrasi Kebijakan Dinilai Kunci Efisiensi Distribusi

Ia juga mengingatkan bahwa regulasi transportasi di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai undang-undang yang mengatur masing-masing moda transportasi, seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Pelayaran, UU Penerbangan, serta UU Perkeretaapian." Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi agar sistem transportasi dan logistik dapat berjalan lebih efektif." katanya

Diskusi bedah buku tersebut menegaskan bahwa reformasi sistem transportasi dan logistik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi kebijakan antar sektor.

Melalui gagasan pembentukan Kementerian Transportasi dan Logistik Nasional, Muspriadi berharap pemerintah dapat menghadirkan sistem distribusi yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.