Audit Total Program MBG: Jangan Jadikan Anak-anak Korban Eksperimen Negara

analisamedan.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai simbol kepedulian negara terhadap generasi muda kini berubah menjadi sumber kecemasan nasional. Gelombang kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah dari Kupang, Lampung, Sleman hingga Laguboti menjadi bukti bahwa program populis ini tidak siap dijalankan secara aman dan profesional.

Program yang semestinya menjamin kesehatan justru menyeret anak-anak ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Bagi masyarakat, ini bukan lagi sekadar insiden teknis, melainkan cerminan kegagalan kebijakan publik yang mengabaikan keselamatan.

Puluhan ibu rumah tangga dan aktivis koalisi warga turun ke jalan di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan penghentian sementara program tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan moratorium dan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

"Kami bukan menolak programnya, tapi menolak cara kerjanya yang sembrono. Anak-anak kami bukan kelinci percobaan," demikian seruan para ibu dalam aksi damai tersebut.

Sementara itu, pejabat pemerintah masih sibuk mengutak-atik angka, menenangkan publik bahwa jumlah korban "tidak signifikan" dibanding jutaan penerima manfaat. Pernyataan ini menuai kritik keras karena dinilai tidak berempati.

"Dalam urusan nyawa manusia, logika persentase adalah bentuk kelalaian yang dibungkus statistik. Satu anak keracunan adalah tragedi, bukan margin error," tegas Farid Wajdi, Founder Ethics of Care sekaligus Anggota Komisi Yudisial RI 2015–2020.

Menurut Farid, faktor keselamatan pangan dalam program MBG nyaris diabaikan total. Banyak dapur penyedia beroperasi tanpa standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), tanpa rantai dingin dan sistem higienitas yang memadai.

Dengan anggaran hanya sekitar Rp15.000 per porsi, kualitas bahan makanan sulit dijaga. "Negara menuntut gizi tinggi dengan biaya rendah; hasilnya, risiko tinggi dan anak yang jadi korban," ujarnya.

Lebih ironis lagi, muncul dugaan adanya upaya menutup-nutupi kasus keracunan di sejumlah sekolah agar citra program tetap positif. Jika benar, hal ini dinilai bukan sekadar maladministrasi, tapi pelanggaran moral dan etika pemerintahan.

Kegagalan MBG bukan hanya terletak pada teknis dapur, tetapi juga pada desain kebijakan yang cacat sejak awal. Pemerintah meluncurkan program nasional tanpa menyiapkan sistem keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan partisipasi publik dalam evaluasi.

"Negara ini lebih cepat mencetak spanduk 'Sukses Menyalurkan Gizi' daripada membangun sistem yang mencegah anak keracunan," sindir Farid.

Ia menilai, solusi yang realistis bukanlah penghentian permanen, tetapi moratorium selektif dan audit nasional independen terhadap seluruh pelaksana MBG.Langkah perbaikan yang harus segera dilakukan mencakup ,Meningkatkan alokasi biaya per porsi agar realistis, Mewajibkan sertifikasi dapur dan tenaga masak, Memastikan rantai dingin dan standar higienitas terpenuhi, Membuka hasil audit dan laporan kasus secara transparan kepada publik.

Tanpa langkah korektif itu, Farid memperingatkan, MBG akan berubah menjadi singkatan sarkastik: "Makan, Berisiko, Gawat."katanya

Ia menegaskan, negara tidak boleh bermain statistik atas nyawa anak-anaknya. "Kalau pemerintah sungguh ingin menyehatkan bangsa, maka niatnya juga harus sehat: utamakan keselamatan di atas citra, kejujuran di atas propaganda, dan akuntabilitas di atas ambisi politik," tutupnya.