Farid Wajdi Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera

analisamedan.com -Pengamat kebijakan publik dan Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sebab, kondisi di lapangan sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan tidak lagi bisa ditangani dengan mekanisme reguler.

"Perdebatan administratif mengenai penetapan status bencana nasional telah berlangsung terlalu lama, sementara warga masih menghadapi kondisi darurat. Rumah hilang, jembatan putus, warga terisolasi, dan layanan publik rontok. Situasi di lapangan tidak menunggu sidang atau rapat koordinasi," ujarnya, Kamis (4/12/2025)

Ia menyesalkan sebagian pejabat pusat yang dinilainya masih terjebak pada istilah teknis, berbeda dengan realitas yang dihadapi masyarakat. "Warga sudah dua pekan hidup di genangan berlumpur dengan logistik menipis, tetapi ada pejabat yang menyebut situasi 'cukup terkendali' atau sekadar 'kesan media sosial'. Ini menunjukkan jauhnya menara kekuasaan dari derita rakyat," kata mantan Anggota Komisi Yudisial 2015–2020 tersebut.

Farid menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah sudah kolaps. Akses darat terputus, puskesmas tidak beroperasi, distribusi pangan tersendat, dan ribuan warga bertahan dengan kondisi memprihatinkan. Dalam keadaan demikian, katanya, pemerintah pusat seharusnya tidak menunggu indikator administratif lain. "Status bencana nasional bukan hadiah, bukan pula pengakuan kekalahan daerah. Itu instrumen konstitusional untuk menyelamatkan nyawa," tegasnya.

Ia juga menyoroti pemangkasan anggaran penanggulangan bencana yang dinilainya bertolak belakang dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem. Menurutnya, minimnya penjelasan pemerintah membuka ruang spekulasi terkait prioritas fiskal negara. "Publik wajar bertanya apa yang sebenarnya menghambat. Ketika negara lambat merespons, keraguan justru memperluas luka," katanya.

Farid membandingkan penanganan bencana di Indonesia dengan sejumlah negara Asia seperti Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Jepang yang memiliki mekanisme otomatis untuk mengalihkan kendali ke level nasional ketika daerah tidak mampu menangani situasi. "Tidak ada tarik-ulur politik atau kalkulasi elektoral di negara-negara itu. Keselamatan warga menjadi prioritas," tambahnya.

Ia menilai bahwa respons pemerintah Indonesia kerap berkelindan dengan panggung politik. Menurutnya, kunjungan pejabat yang dipenuhi kamera lebih mengedepankan pencitraan dibanding kerja penyelamatan. "Warga menunggu air bersih, makanan, dan jaminan keselamatan, bukan seremoni pejabat," ujar Farid.

Farid menegaskan bahwa Presiden, DPR, dan MPR memiliki kewenangan besar untuk mempercepat operasi penyelamatan. Ia menekankan bahwa keberanian moral lebih dibutuhkan ketimbang perdebatan pasal demi pasal. "Tidak ada ayat dalam birokrasi yang lebih luhur dari kewajiban negara melindungi warganya," katanya.

Mengakhiri pernyataannya, Farid meminta negara segera bertindak. "Sumatera tidak membutuhkan perdebatan panjang. Sumatera membutuhkan negara yang hadir penuh. Penetapan status bencana nasional tidak boleh menjadi diskusi prosedural. Ketika nyawa bergantung pada waktu, keraguan politik hanya menambah korban," ujarnya.