Ironi Program MBG, Ribuan Anak Keracunan, Sistem Pengawasan Gagal Total

analisamedan.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi generasi muda justru berubah menjadi sumber penyakit massal. Hingga Oktober 2025, ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Tiga lembaga pemerintah mencatat data berbeda. Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melaporkan 11.660 kasus dari 119 kejadian di 25 provinsi per 5 Oktober. Badan Gizi Nasional mencatat 70 insiden dengan 5.914 korban sepanjang Januari–September. Sementara BPOM menemukan 17 persen sampel MBG positif bakteri, dengan 5.320 korban dari 55 kasus hingga 10 September.

Meski begitu, angka sebenarnya diduga jauh lebih tinggi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban telah menembus 13.168 orang hingga 20 Oktober 2025. "Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi potret kegagalan sistemik," kata Farid Wajdi, Founder Ethics of Care dan mantan Anggota Komisi Yudisial (2015–2020), Kamis,(30/10/2025)

Program MBG dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan. Anggaran per porsi yang kecil membuat pengadaan bahan segar dan proses pengolahan sulit memenuhi standar keamanan pangan. Banyak dapur dibentuk mendadak hanya demi memenuhi kontrak proyek, dengan peralatan seadanya dan tenaga masak tanpa pelatihan memadai.

Laporan inspeksi kerap berhenti di meja birokrasi tanpa tindak lanjut. Makanan tetap dikirim meski dapur bermasalah. Di banyak daerah, makanan menempuh perjalanan jauh tanpa pendingin dan disajikan setelah berjam-jam dalam suhu tropis—kondisi ideal bagi bakteri berkembang biak. "Dapur berubah menjadi pabrik darurat, risiko kontaminasi menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan," tulis Farid.

Kasus keracunan terjadi berulang dengan pola serupa: makanan dikirim, siswa jatuh sakit, dapur ditutup sementara, lalu kasus menghilang tanpa evaluasi menyeluruh.

Di Lembang, Bandung Barat, 124 siswa dan guru terkapar usai menyantap menu MBG. Di Gunungkidul, hampir 700 anak mengalami gejala yang sama. Situasi serupa juga terjadi di sejumlah provinsi lain seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan NTT.

Namun hingga kini, belum satu pun pengelola dapur atau pemasok diproses hukum. Hasil laboratorium kerap tertunda berbulan-bulan, sementara korban terus bertambah. "Hukum tampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Satgas dibentuk, tapi pola tetap sama—korban dirawat, dapur ditutup, lalu kasus lenyap dari sorotan," kritik Farid.

Hak atas pangan aman dan bergizi merupakan hak dasar warga negara. Namun pelanggaran berulang menunjukkan lemahnya tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan publik. Kompensasi bagi korban sejauh ini hanya berupa pengobatan gratis tanpa restitusi atau sanksi bagi pelaku. "Seolah ribuan anak dapat menukar kesehatan mereka dengan secarik surat maaf," ujarnya.

Sejumlah negara dinilai berhasil menjalankan program serupa dengan sistem pengawasan ketat dan keterlibatan komunitas lokal. Brasil menerapkan Programa Nacional de Alimentação Escolar yang melibatkan dapur sekolah dan petani lokal di bawah dewan pangan independen. India sukses dengan Mid-Day Meal Scheme menggunakan dapur komunitas bersertifikat higienis. Cina mengawasi School Nutrition Improvement Plan lewat audit digital bahan makanan. Jepang menjadikan kyūshoku (makan siang sekolah) bagian dari pendidikan karakter dan kesehatan, dijalankan tenaga gizi profesional di dapur steril.

Model serupa mulai diwacanakan di Indonesia dengan pelibatan kantin sekolah sebagai pengelola MBG. Pola ini dinilai lebih efisien karena dekat dengan siswa, mudah diawasi guru dan orang tua, serta mengurangi risiko kontaminasi akibat distribusi panjang.

"Jika dijalankan dengan transparansi dan pengawasan ketat, kantin sekolah bisa menjadi titik balik perbaikan MBG, Namun jika hanya memindahkan tanggung jawab tanpa sistem yang kuat, program ini akan tetap bergizi bagi kontraktor, tetapi beracun bagi penerima manfaat.,"katanya

Indonesia memiliki ahli, peraturan, dan sumber daya memadai untuk menjamin keamanan pangan. Namun tanpa kemauan politik dan penegakan hukum yang tegas, tragedi keracunan MBG akan terus berulang. "Setiap suapan seharusnya menghadirkan rasa aman. Selama keamanan pangan diabaikan, program ini akan terus menorehkan luka kolektif," tutup Farid.