Korban Keracunan MBG Makin Masif, Farid Wajdi: Hukum Tak Boleh Diam

Ia menilai, sejauh ini respons pemerintah cenderung administratif dan reaktif, sementara penegakan pidana nyaris tak terdengar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pesan keliru di tengah masyarakat. "Jika hukum dibiarkan diam, publik bisa membaca seolah keselamatan anak dapat ditawar demi keberlangsungan program. Ini sangat berbahaya bagi legitimasi negara," katanya.

Farid juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya secara aktif. DPR diminta tidak hanya menerima laporan, tetapi mendorong audit nasional menyeluruh atas pelaksanaan MBG dan memanggil kementerian serta lembaga terkait untuk pertanggungjawaban terbuka.

"Negara wajib menjamin pemulihan kesehatan dan perlindungan hak korban. Empati verbal saja tidak cukup, harus ada tindakan hukum yang nyata," pungkas Farid.

Ia menekankan, kritik terhadap MBG bukanlah upaya menolak program tersebut, melainkan menyelamatkannya dari kebangkrutan etik dan hukum. "Program pangan hanya akan berkelanjutan jika berdiri di atas keselamatan, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Negara hukum diukur dari keberanian bertindak ketika warganya terluka," tutupnya.