Salman Munthe : Cakada Luar Deliserdang Sah, tetapi Tidak Memberikan Moral Politik Baik

analisamedan.com - Pengamat Sosial Politik Intelejen Ekonomi, Universitas Negeri Medan (Unimed) Salman Munthe menilai, calon kepala daerah (cakada) baik bupati maupun wakil bupati di Kabupaten Deliserdang berasal dari luar daerah untuk tampil berkontestasi pada pilkada 27 Nopember 2024 mendatang merupakan tindakan sah. Tetapi tidak memberikan moral politik yang baik bagi para putra dan putri Kabupaten Deliserdang.

Hal itu dikatakan Salman Munthe kepada wartawan, Minggu (28/7) menyikapi rekomendasi sejumlah partai politik terkait sosok bakal calon bupati yang diusung bukan berasal dari Kabupaten Deliserdang atau berasal dari daerah lain.

Meski bakal calon yang diusung berasal dari luar Deliserdang sah secara konstitusi, tetapi moral politik yang disajikan kepada putra dan putrid di Kabupaten Deliserdang tidak baik. Partai politik semestinya menyerap aspirasi masyarakat.

Setidaknya ada alat atau instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur aspirasi masyarakat bawah soal tokoh-tokoh yang akan didukung dalam pilkada yang akan datang.

"Menurut data yang saya baca, tokoh yang didukung oleh partai politik justru bukan warga Kabupaten Deliserdang melainkan warga daerah lain. Sah-sah saja memang, tetapi itu tidak memberikan moral politik yang baik bagi para putra dan putri Kabupaten Deliserdang," tegasnya.

Salman mengingatkan partai politik di Deliserdang, bahwa partai politik representasi dari suara rakyat yang harus diperjuangkan partai politik dan itu harus tergambarkan dalam orang atau tokoh yang didukung dalam perhelatan demokrasi seperti pilkada Deliserdang.

Selanjutnya, parpol juga diingatkan bahwa demokrasi kita sedang menuju kepada demokrasi prosedural. Kualitas demokrasi kita cenderung menurun. Padahal, sebenarnya demokrasi paling penting adalah demokrasi substantif. Atau demokrasi yang berkualitas menjalankan kaidah-kaidah demokrasi secara terbuka, jujur dan adil.

"Kita patut merasa khawatir, akhir-akhir ini dengan iklim dan substansi demokrasi kita yang menurun dan mengkhawatirkan," ucapnya.

Politik Dinasti

Salman turut mengomentari soal politik dinasti yang terjadi di Deliserdang. Politik dinasti sedang menjadi diskursus nasional yang hari ini sedang merasuki perpolitikan mulai dari nasional sampai daerah.

Banyak pendapat orang, dalam demokrasi tidak ada istilah politik dinasti karena yang akan memilih adalah rakyat.

"Lagi-lagi saya mau katakan, bahwa kualitas demokrasi itu penting. Partai politik gagal menyuguhkan dan menyajikan pilihan-pilihan alternatif calon pemimpin yang lebih variatif," paparnya.

Salman berpendapat, dengan fenomena politik dinasti itu, parpol harus kembali kepada substansi demokrasi itu sendiri. Jika kepemimpinan mulai dari level nasional sampai level daerah distribusi kekuasaan tersumbat dan terkesan itu-itu saja alias politik dinasti, artinya memang partai politik kehilangan tempat di hati rakyat.