Kisruh Tapera, Ketua DPRD Sumut : Pemerintah Jangan Menambah Beban Rakyat

analisamedan.com -- Kisruh munculnya kebijakan pemungutan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pekerja formal dan informal menambah deretan panjang beban rakyat. Kebijakan mewajibkan membayar iruan Tapera bagi para pekerja harusnya melihat realitas di Masyarakat.

"Kita tahu Tapera ini dibuat agar semua rakyat memiliki rumah. Tetapi, kita harus melihat kemampuan dari sektor pekerja. Jangan tambah beban bagi buruh, petani, pekerja informal dan para marhaen!," kata Ketua DPRD Sumut Sutarto, Senin (3/6/2024).

Menurut Sutarto, saat ini kondisi perekonomian Masyarakat masih susah bahkan pekerja seperti buruh swasta yang tergolong kontrak memiliki kecenderungan untuk diPHK sangat tinggi. Belum lagi pekerja informal, pekerja mandiri seperti ojek online. di tengah penghasilan tidak menentu mereka harus membiayai kehidupan sehari-hari, bersaing mendapatkan orderan dan risiko tinggi.

" Jadi pemerintah tidak boleh melakukan 'pukul rata', antara pekerja formal yang berstatus ASN, TNI dan Polri dengan masyarakat biasa. " ujarnya