Medan Dilanda Krisis Ketertiban, Parkir Liar dan “Rayap Besi” Cerminkan Negara yang Abai

analisamedan.com - Kota Medan tengah menghadapi krisis ketertiban yang kian mengkhawatirkan. Di balik slogan "kota modern dan tertib", realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya: praktik parkir liar, pungutan liar (pungli), serta pencurian fasilitas umum marak terjadi di berbagai sudut kota.

Fenomena ini diulas oleh Farid Wajdi, Founder Ethics of Care sekaligus mantan anggota Komisi Yudisial RI (2015–2020), yang menilai bahwa Medan kini berada dalam situasi darurat ketertiban publik. Ia menyebut praktik parkir liar dan maraknya pencurian penutup drainase serta pagar besi yang disebut warga sebagai rayap besi telah menelanjangi lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di kota ini.

"Pemerintah Kota dan DPRD Medan tampak gagal membaca kedaruratan situasi ini. Alih-alih menghadirkan solusi konkret, yang tampak justru kebijakan tambal sulam dan reaktif," ujar Farid, Senin (10/11/2025)

Menurutnya, keputusan mencabut aturan parkir berlangganan memperlihatkan kebingungan arah kebijakan antara pelayanan publik dan kepentingan politik. DPRD disebut lebih sibuk berdebat soal retribusi ketimbang menata sistem parkir yang transparan, sementara pemerintah kota gencar mempromosikan digitalisasi e-parking tanpa memastikan aparat di lapangan bebas dari kompromi dengan kelompok penguasa parkir liar.

Farid menilai situasi ini merupakan bentuk nyata kelumpuhan negara di ruang publik. Padahal, perangkat hukum seperti Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum hingga kebijakan parkir elektronik sudah tersedia, tetapi tidak dijalankan dengan tegas.

"Titik-titik parkir strategis dikendalikan kelompok tak resmi yang mengatasnamakan ormas atau komunitas. Aparat kerap enggan bertindak, entah karena takut, terbiasa, atau bahkan terlibat," tegasnya.

Selain persoalan hukum, Farid juga menyoroti aspek sosial di balik maraknya parkir liar dan pencurian besi. Banyak pelaku berasal dari kelompok miskin perkotaan yang bekerja di luar sistem formal karena keterbatasan ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran hukum.

"Pemerintah gagal menyentuh akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan absennya ruang sosial produktif. Di sisi lain, masyarakat makin permisif, memilih membayar parkir ilegal daripada berdebat. Ketika penyimpangan dianggap lumrah, kepekaan moral terhadap hukum pun hilang," ungkapnya.

Dampak ekonomi dari ketidaktertiban ini juga signifikan. Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir disebut masih tinggi akibat transaksi tunai yang tidak tercatat. Kerugian dari pencurian besi fasilitas umum bahkan mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, memaksa pemerintah mengalokasikan ulang dana publik untuk perbaikan.

"Tak ada investor yang mau menanam modal di kota yang dikuasai pungli dan parkir liar. Ketertiban publik adalah syarat dasar bagi pertumbuhan ekonomi," ujarnya menegaskan.

Farid menyerukan agar Wali Kota dan DPRD Medan berhenti saling menyalahkan dan segera bertindak sebagai pelindung kepentingan publik. Penataan parkir, menurutnya, harus disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi warga, sementara pengawasan terhadap pencurian besi mesti diperkuat dengan sistem digital dan partisipasi masyarakat.

"Kota yang aman tidak lahir dari banyaknya polisi, tetapi dari warga yang menolak tunduk pada kekacauan. Menolak pungli, melapor pencurian, dan mendukung sistem parkir digital itulah tanda kota yang beradab," pungkas Farid.

Krisis ketertiban di Medan kini menjadi ujian bagi keberanian moral pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan hukum dan memulihkan kepercayaan publik. Karena sejatinya, seperti ditegaskan Farid, ketertiban bukan dibangun oleh beton dan CCTV, tetapi oleh keberanian untuk tidak diam terhadap pelanggaran.