Prihatin Atas Kebijakan Kesehatan Nasional, Guru Besar Fakultas Kedokteran USU Angkat Suara

analisamedan.com - Gelombang keprihatinan muncul dari para dokter di fakultas kedokteran seluruh Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional, termasuk di Medan.

Kebijakan ini dinilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip ilmiah, etika, serta kolaborasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh insan medis.

Di Universitas Sumatera Utara (USU), pernyataan sikap dibacakan secara langsung oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran USU, Prof. Dr. dr. Guslihan Dasa Tjipta, Sp.A(K), pada sebuah aksi di pendopo FK USU yang turut dihadiri para guru besar, dosen, serta civitas Fakultas Kedokteran USU, Medan, Selasa (20/5).

"Kami, para guru besar fakultas kedokteran di Indonesia, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan kesehatan nasional yang cenderung terburu-buru dan mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah serta kualitas pendidikan kedokteran," tegas Prof. Guslihan.

Menurut Guslihan, para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia, merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negeri ini tidak terlepas dari perjalanan panjang peran dokter dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat.

"Selama masa pandemi COVID-19, para dokter dari berbagai fakultas kedokteran, rumah sakit, baik negeri maupun swasta, baik di pusat kota maupun pelosok, telah berjuang tanpa mengenal lelah, bahkan beberapa di antaranya harus mengorbankan nyawa. Kami juga aktif terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah, mengedukasi masyarakat luas, serta berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kebijakan demi keselamatan rakyat dan kemajuan bangsa," jelasnya.

Prof Guslihan juga menambahkan, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter. Hingga merupakan keresahan kami sebagai pendidik di fakultas kedokteran.

Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang ada justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu Dekan Fakultas Kedokteran USU, Prof.Dr.dr.Aldy Safruddin Rambe menambahkan kebijakan ini menurut para pendidik Fakultas Kedokteran USU berpotensi menurunkan potensi dan kualitas dokter dan spesialis. Aksi ini bukan hanya untuk kepentingan kami para dokter, tapi kepentingan masyarakat umum. Dan kami menamakan keprihatianan ini 'USU Bersama Luruskan Nurani Bangsa'."Sejauh ini hubungan kami para dokter dengan sejumlah rumah sakit itu sangat baik. Tapi kebijakan yang diambil belakangan ini, membuat pemisahan antara kami dan rumah sakit. Hingga dikotomi dan adanya pemindahan para dokter tanpa adanya diskusi sebelumnya", ujar Prof Aldy.

Para guru besar juga menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, legacy, dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis. Pendirian jalur pendidikan dokter spesialis di luar universitas tidak dapat dianggap sebagai solusi atas kekurangan tenaga medis, melainkan langkah instan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta menciptakan kesenjangan kompetensi yang mengancam keselamatan pasien dan keberlanjutan ilmu kedokteran pada masa depan," ungkapnya.

Mereka juga menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan, kelembagaan, dan sistem kesehatan akademik. Pemutusan hubungan antara staf pengajar dan rumah sakit pendidikan akan menghancurkan integrasi layanan pendidikan, dan penelitian serta hubungan pemerintah dengan fakultas kedokteran.