Hadiri Peluncuran INA Digital, Pj Gubernur Sumut Komit Kebut Transformasi Digital dan Integrasikan Data Pemprov

"Hari ini kita menghadiri peluncuran GovTech yang bernama INA Digital, fungsinya memadukan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di banyak aplikasi, Pemprov Sumut sendiri telah memiliki SADA INA atau Satu Data (SADA) Indonesia (Ina), idenya sama dengan INA digital ini, yaitu menyatukan semua aplikasi ke dalam satu wadah, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan," kata Hassanudin, usai peluncuran.

SADA INA tersebut merupakan upaya Pemprov Sumut, untuk mempercepat transformasi digital untuk birokrasi dan pelayanan publik. Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus melakukan percepatan dan integrasi seluruh data Pemprov dan pemerintah daerah agar menjadi satu wadah.

"Kita terus komit, kebut transformasi digital, kita juga mengintegrasikan data Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemko, kita upayakan agar semuanya menjadi satu," kata Hassanudin.

Selain SADA INA, Pemprov Sumut juga melakukan berbagai upaya percepatan transformasi digital lain, seperti pembayaran pajak kendaraan melalui e-Samsat, simitrasumut.com, perpustakaan digital, memberikan pelatihan program fast track untuk 1.000 UMKM. Upaya yang dilakukan Pemprov dan pemerintah daerah lain di Sumut, juga menjadikan Indeks Daya Saing Digital Sumut sekarang masuk 10 besar nasional.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menyebut, saat ini ada 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.

GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

"Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama," lanjut Presiden.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ada beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.

"Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut," ujarnya.