Medan Makin Kusut, DPRD Dinilai Lemah dalam Fungsi Pengawasan

"Publik berhak bertanya, di mana DPRD saat proyek ini direncanakan, dilelang, dan dilaksanakan?" katanya.

Selain itu, DPRD Medan juga dikritik terkait polemik anggaran yang disebut-sebut lebih menguntungkan kawasan perumahan elite. Meski sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan secara terbuka, Farid menilai kemarahan tersebut paradoksal karena anggaran merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Jika DPRD ikut mengesahkan anggaran, maka protes setelahnya justru menunjukkan lemahnya kontrol sejak awal," ujarnya.

Sorotan juga diarahkan pada dugaan pelanggaran perizinan bangunan yang disebut melibatkan oknum anggota DPRD. Kondisi ini, menurut Farid, berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif. "Bagaimana DPRD bisa menuntut kepatuhan hukum jika ada anggotanya yang diduga melanggar aturan?" katanya.

Di sisi lain, warga Medan masih dihadapkan pada persoalan klasik yang belum teratasi, seperti tumpukan sampah, banjir yang berulang, serta pengelolaan parkir yang dinilai semrawut dan berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Farid menilai kebijakan wali kota terkait kebersihan dan bank sampah tidak akan efektif tanpa dukungan regulasi, anggaran, dan pengawasan yang kuat dari DPRD. "Medan bukan kekurangan aturan, tetapi kelebihan pembiaran," tegasnya.