Hadapi Tahun Politik, Warga Nahdlatul Ulama Diminta Patuhi Putusan PBNU

analisamedan.com - Dalam menentukan putusan politik warga nahdliyin harus patuh dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Pengurus Nahdlatul Ulama diseluruh tingkatan harus sami'na wa ato'na dengan keputusan PBNU. Jangan mengambil keputusan masing-masing," kata Rois AM PBNU KH Miftachul Akhyar, menyikapi tahun politik saat membuka Halaqah dan Silaturahmi Akbar Ulama, Masyayikh, dan Pimpinan Pondok Pesantren se Sumatera Utara, dirangkai dengan Mukerwil I PWNU Sumatera Utara, Rabu (30/8/2023) di Asrama Haji Medan.

KH Miftachul Akhyar mengingatkan, jika warga nahdliyin terpecah, maka tidak ada artinya jumlah warga NU yang besar. "Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Jangan buka kedai sendiri walaupun grosiran atau eceran," ujar KH Miftachul.

Disebutkan KH Miftachul Akhyar, secara data jumlah warga nahdliyin di Indonesia berjumlah 175 juta, atau 75 persen umat Islam di Indonesia adalah warga nahdliyin. Jika potensi besar ini dikelola dengan baik, tertib organisasi, dan patuh dengan kepitusan pimpinan organisasi maka semua akan "dipegang" oleh NU.

"Sayangnya banyak nahdliyin yang mudah terkejut, dan lupa dengan kebijakan organisasi".

Pada abad kedua, lanjut KH Miftachul,PBNU bercita-cita ingin membawa organisasi yang didirikan ulama ini ketingkat internasional. Logo NU huruf dlad (?) melingkari bumi menggambarkan membawa organisasi melintasi dunia. Huruf dlad yang ditulis memanjang melintasi bola dunia adalah isyarat bahwa NU harus memberi warna pada dunia global.

Menurutnya, Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah yang ditampilkan di Nusantara menjadi contoh ideal bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia, karena mengusung semangat moderasi, toleransi, dan juga cinta.

Hingga saat ini, lanjut pimpinan pondok pesantren Mitachus Sunnah Surabaya ini, belum ada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama mengeluarkan statemen terkait pemilihan kepala daerah dan legislatif. "Diam saja para petinggi politik bingung, apalagi NU sudah bergerak", ujar Ketua MUI tahun 2020.

Dikatakan, NU akan melihat siapa yang betul-betul berkhidmat di Nahdalatul Ulama. NU akan menentukan kepada pilihan yang terbaik bagi umat.

Dibagian lain menanggapi halaqah yang digelar PWNU Sumut,KH Miftachul Akhyar, menyampaikan rasa salutnya. "Dua jempol buat Ketua PWNU Sumut karena ini baru kali pertama dilakukan NU dengan tujuan menggali sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama," kata KH Miftachul Akhyar.

Dijelaskan, khalaqah yang baru dimulai di Sumut dengan mengumpulkan para zuriyat dan ulama bertujuan menggali sejarah berdirinya NU di Sumatera Utara merupakan persiapan masa depan.

Sehingga akan diketahui siapa sebenarnya kita, dan apa kedudukan kita. "Barang siapa yang tidak punya sejarah maka tidak ada cerita untuk anak dan cucu".

Dengan halaqah ini akan diketahui siapa yang meletakkan pondasi berdirinya Nahdlatul Ulama di daerah ini. Sehingga akan diketahui jati diri yang sebenarnya."Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah".

KH Miftachul Akhyar berharap Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Sumut dapat merumuskan program kerja yang membawa kebaikan bagi umat khususnya nahdiyin.

Sementara Ketua PWNU Sumut H Marahalim Harahap mengatakan, Halaqah ini merupakan silaturahmi seribu ulama pondok pesatren se Sumatera Utara dibawah naunggan PWNU Sumut dirangkai dengan Mukerwil.

Sebanyak 500 ulama sejak kemarin berkumpul berdiskusi dan merumuskan perjalan Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara.Ini merupakan titik awal PWNU Sumut untuk berdiskusi tentang ke-NUan.

Diharapkan semua jajaran pengurus mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten dan kota untuk menggelar halaqah.

PWNU Sumut akan menjadikan halaqah ini sebagai indikator pengurus PCNU diseluruh tingkatan dalam keberhasilannya menjalankan program kerja organisasi.

"Saya terharu saat menyaksikan peserta khalaqah yang menceritakan perjalan panjang berdirinya NU di Sumatera Utara. Saya merasa tidak punya arti apa-apa dan apa yang saya lakukan hari ini masih sangat kecil dibanding perjuangan para ulama dalam mendirikan nahdlatul ulama," ujar Marahalim.

Kebawajiban kita, lanjut Marahalim hanya berkhidmat di NU dengan sungguh-sungguh dan tidak menjadikan NU sebagai milik pribadi, harus membuka diri kepada siapa saja.

Marahalim berharap kepada seluruh pengurus PCNU untuk menggali potensi, baik dari zuriyat maupun ulama NU untuk berkhidmat bersama-sama membesarkan NU.

"Zuryat Nahdlatul Ulama punya tanggungjawab terdepan untuk membesarkan NU," ujar Marahalim.

Dibagian lain Marahalim juga mengingatkan agar pengurus Nahdlatul Ulama agar tidak terjebak pada politik praktis. Karena politik NU adalah politik kebangsaan yang mempunyai kewajiban untuk menjaga negara ini.

"Jangan tergiring kepada politik praktis karena akan membuat pecah belah umat NU. Kita tunggu petunjuk PBNU," ujar Marahalim seraya menyampaikan terimakasih kepada seluruh panitia dibawah koordinasi Drs H Ahmad Kosbi Nasution sebagai Ketua Panitia.