FORMASSU Desak Presiden Evaluasi Kebijakan Kontroversial dan Ganti Kapolri

Presiden Prabowo diminta mengevaluasi menyeluruh seluruh kebijakan yang mencederai hati rakyat, termasuk pajak, BBM, sembako, pertambangan, kasus korupsi, hingga proyek strategis nasional seperti IKN dan PIK.

DPR diminta melakukan introspeksi, menghentikan pernyataan yang menyakiti rakyat, dan membatalkan kebijakan tidak pro-rakyat. Anggota DPR yang terbukti gagal diminta mundur.

Masyarakat diminta menahan diri dari tindakan anarkis, namun tetap memberi peringatan keras kepada DPR dan pemerintah untuk mencabut kebijakan yang tidak berkeadilan sosial.

Presiden diminta memecat para menteri dan Kapolri yang dinilai mencederai hati nurani rakyat.

Presiden harus mengganti Kapolri yang dianggap gagal melindungi masyarakat, terlebih setelah insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan Brimob.

FORMASSU juga menyinggung lemahnya integritas bangsa dan pudarnya semangat kebangsaan di tengah perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. "Rasa cinta tanah air jangan sekadar retorika, jiwa kesatria bukan hanya seremoni belaka. Sudah saatnya menghidupkan semangat penghayatan dan pengamalan Pancasila di era digital yang Pancasilais," tulis Presidium FORMASSU.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Presidium FORMASSU, yakni Ariffani, Rafdinal, Lisa Afrianti, Siti Khadijah Pulungan, Marjoko, Maman Nata Wijaya, Dedy Sofyan, Lukman Hakim, Surya Ardiansyah, dan Chairul.