Jerat Hukum di Balik Dapur MBG: Siapa Bertanggung Jawab atas Tragedi Keracunan Massal?

Penegakan hukum transparan, termasuk pemrosesan pidana pengelola dapur lalai, pencoretan kontraktor bermasalah, hingga pemberian sanksi administratif bagi pejabat abai.

Selain itu, Farid menekankan pentingnya kompensasi cepat bagi para korban dan keluarganya. "Negara harus hadir, bukan hanya memberikan pertolongan medis, tapi juga menanggung beban para korban," tegasnya.

Program MBG sejatinya lahir dari niat baik untuk mengatasi persoalan gizi anak bangsa. Namun tanpa eksekusi yang aman, program ini justru berpotensi menjadi bumerang.

"Ketika dapur yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjelma sumber malapetaka, hukum harus bicara. Jerat pidana, perdata, dan administratif bukan pilihan, melainkan keharusan," pungkas Farid.