Penetapan Status Bencana Nasional Dinilai Terlambat, Pemerintah Diingatkan Mandat Konstitusi

analisamedan.com -Desakan agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional terus menguat seiring bertambahnya jumlah korban dan meluasnya wilayah terdampak. Sejumlah kalangan menilai lambatnya keputusan ini menunjukkan lemahnya sensitivitas moral dan keberanian politik pemerintah dalam menghadapi tragedi kemanusiaan yang kian memburuk.

Hingga kini, status bencana nasional belum juga ditetapkan. Padahal, laporan dari lapangan menyebut kapasitas pemerintah daerah sudah kolaps. Akses listrik terputus, jalur logistik terhambat, ribuan rumah hancur, proses evakuasi tersendat, dan fasilitas pengungsian tidak memenuhi standar kemanusiaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai alasan pemerintah pusat menunda langkah yang dianggap sebagai mandat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara.

Farid Wajdi, Founder Ethics of Care dan mantan Anggota Komisi Yudisial 2015–2020, menilai narasi resmi yang menyebut situasi "masih dapat ditangani daerah" tidak sesuai kenyataan di lapangan. "Publik pantas bertanya, seperti apa definisi kolaps menurut pemerintah," ujarnya, Selasa (2/12/2025)

Menurut Farid, keengganan menaikkan status bencana kerap dibungkus dengan alasan teknokratis seperti mekanisme berjenjang dan penilaian kapasitas daerah. Padahal, warga terdampak hidup dalam situasi krisis: tidur di lantai masjid, kekurangan makanan hingga terpaksa menjarah minimarket, dan menyimpan jenazah di sudut bangunan yang masih berdiri. "Ketika warga kelaparan sampai harus merobek pintu toko, itu alarm keras bahwa negara terlambat hadir," katanya.

Selain aspek teknis, Farid menyoroti faktor politik dan ekonomi yang ikut mempengaruhi lambatnya keputusan. Penetapan status bencana nasional, kata dia, berimplikasi pada pengerahan aparat dalam jumlah besar, pendanaan lintas kementerian, hingga peluang masuknya bantuan internasional. Pengakuan atas besarnya bencana juga berpotensi menyingkap kegagalan mitigasi dan tata kelola ruang. "Bagi sebagian elite, itu bukan hanya memalukan, tetapi juga bisa menyeret tanggung jawab institusional," ujar Farid.

Ia menilai pemerintah terkesan lebih berupaya menjaga narasi stabilitas ketimbang menyelamatkan korban. Padahal setiap jam keterlambatan berdampak langsung pada meningkatnya jumlah korban dan trauma sosial. "Ketika negara ragu mengaktifkan seluruh perangkat daruratnya, korbanlah yang membayar harga keraguan itu," tegasnya.

Farid juga menyinggung adanya ketidakadilan dalam respons negara. Ia membandingkan cepatnya penanganan di sejumlah wilayah yang pernah dilanda bencana besar dengan lambannya langkah pemerintah saat ini. "Masyarakat seperti ditempatkan sebagai warga kelas dua. Keadilan ekologis dan sosial seolah tidak memiliki posisi sama dalam prioritas nasional," katanya.

Ia memperingatkan bahwa publik akan mengingat peristiwa ini sebagai kegagalan moral apabila pemerintah terus menunda penetapan status bencana nasional. "Penetapan status bukan hadiah atau simbol politis, melainkan mandat konstitusional. Berhitung terlalu lama sama saja dengan menegaskan bahwa negara melihat, negara tahu, tetapi negara memilih tidak bergerak secepat seharusnya," tutup Farid.