Fraksi PKS DPRD Medan Pertanyakan Pelaksanaan e-Parking dan Pajak Daerah
analisamedan.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya pelaksanaan e-Parking.
Hal tersebut mencuat dalam pemandangan umum FPKS terhadap penjelasan kepala daerah atas rancangan peraturan daerah atas rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (6/13/2023).
"Terkait retribusi jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan terkait pengawasan sistem e-parking yang sudah diterapkan, mengingat potensi peningkatan PAD dari retribusi jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum sangat besar," kata juru bicara Fraksi PKS Dhiyaul Hayati.
Fraksi PKS, kata Dhiyaul Hayati mendapatkan laporan warga terkait permasalahan ini, dimana masih ada petugas e-parking yang tidak mengikuti SOP.
DPRD Medan Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Perencanaan, Proyek BRT Jangan Jadi Beban APBD
Ketua DPRD Medan Harap Waisak Momentum Perkuat Toleransi
DPRD Medan Minta APH Tegas Tindak RS Malpraktik
Anggota DPRD Medan Soroti Antrean Panjang BBM Subsidi
Anggota DPRD Medan Usulkan CFD Diperpanjang hingga Istana Maimun