Muniruddin Ritonga : Banyak Terjadi ‘Pembiaran’ Kasus Anak

analisamedan.com - Trend pembangunan yang dilakukan pemerintah termasuk Kabupaten Deliserdang membangun infrastruktur tidak akan merubah nasib anak-anak bila perlindungan anak tidak didukung instrumen pendanaan memadai. Hal ini menyebabkan banyak terjadi 'pembiaran' kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak.

Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga saat menghadiri pembukaan Forum Daerah (Forda) ke-III LPA Deliserdang di aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Beringin, Kecamatan Beringin.

Usia 80 tahun Indonesia merdeka, infrastruktur penegakkan hukum di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan. Termasuk dalam upaya memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak masih dibiarkan secara sistematis.

Muniruddin mengungkapkan, sejak dirinya bergabung dalam LPA tahun 2011 dan bersama tokoh perlindungan anak Indonesia Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak) terus berupaya menyuarakan agar instrumen yang menjadi kendala utama dapat dibenahi dengan peningkatan alokasi pendanaan terhadap perlindungan anak.

Peningkatan alokasi dana itu untuk menyiasati agar terpenuhinya instrumen penting baik di eksekutif maupun penegak hukum di kepolisian dengan menambah pusat-pusat layanan pengaduan sampai ke tingkat kecamatan.

Dicontohkannya, bila terjadi kasus kejahatan terhadap anak di Kecamatan Gunungmeriah (Kecamatan terujung di kawasan pegunungan Deliserdang), sementara kantor Kepolisian Sektor (Polsek) tidak memiliki unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan orang tua korban hanya punya penghasilan Rp 20.000 per hari, bagaimana akan memikirkan anaknya untuk melapor ke Polresta Deliserdang yang jaraknya jauh di Kota Lubukpakam.

"Karena ketiadaan dana tersebut, maka terjadilah pembiaran. Maka instrumen ini menjadi penting untuk kita suarakan bersama", tegas Muniruddin Ritonga.

Kendala mendasar ini menjadi sebab utama dan tidak mengherankan kasus pencabulan, kejahatan seksual dan sebagainya, terjadi pembiaran akibat kondisi dan geografis di Sumut yang sangat luar biasa dan topangan anggaran sangat minim.

Menyikapi masalah serius yang dihadapi dalam perlindungan anak ini, Ketua LPA Sumut Muniruddin sempat menitipkan pesan untuk Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan melalui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Rosmawati Banurea untuk responsif serta punya komitmen dalam alokasi penganggaran dana.

"Pemerintah Kabupaten Deliserdang tidak boleh main-main dengan ini. Anggaran di dinas PPA (P3AP2KB) harus disusun kegiatan dan anggarannya. Jangan hanya sekadar seremoni supaya mereka (anak-anak) bisa merancang masa depan mereka dengan baik," tegasnya.

Aset Penting

Sementara Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan diwakili Sekretaris Dinas P2AP2KB Deliserdang Rosmawati Banurea membuka secara resmi Forda ke-III LPA Deliserdang seraya menegaskan, anak merupakan aset penting untuk pembangunan negara dimasa akan datang.

Untuk itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah kewajiban bersama, menjamin juga melindungi anak juga hak-haknya dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal dan kekerasan serta diskriminasi.

"Terima kasih yang tiada terhingga kepada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deliserdang yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Deliserdang," ucap Rosmawati.

Forda ke-III LPA Deliserdang juga dirangkai dengan Seminar Perlindungan Anak bertema "Bersahabat di Dunia Nyata dan Maya : Gen Z Bebas Bullying" menghadirikan dua narasumber anggota DPRD Sumut Komisi E dr Dewi Fitriana M Kes dan pakar pendidikan Sumut Dr Roma Putra Hutasuhut M Pd.*