Farid Wajdi Soroti Blackout Sumatera: Negara Jangan Sibuk Pencitraan, Tapi Perkuat Ketahanan Energi

analisamedan.com -Mantan Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2015–2020, Farid Wajdi, menilai peristiwa blackout listrik massal di Sumatera menjadi alarm serius terhadap rapuhnya sistem ketahanan energi nasional.

Farid Wajdi mengatakan pemadaman listrik massal tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan memperlihatkan lemahnya fondasi energi Indonesia di tengah gencarnya narasi modernisasi dan transformasi digital.

"Blackout ini menjadi tamparan keras bagi narasi besar modernisasi Indonesia. Dalam hitungan menit kota-kota gelap, aktivitas ekonomi terganggu, komunikasi melemah, bahkan layanan publik ikut terdampak. Ini menunjukkan fondasi energi kita masih rapuh," ujarnya, Minggu (24/5/2026)

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menjelaskan blackout terjadi akibat gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai yang dipicu cuaca buruk. Namun menurut Farid, penjelasan teknis semata belum cukup menjawab keresahan publik.
Mengapa satu gangguan transmisi mampu melumpuhkan wilayah yang sangat luas dan memicu efek domino pada sistem kelistrikan Sumatera.

"Publik berhak bertanya mengapa sistem kelistrikan nasional masih rentan terhadap gangguan besar. Negara sebesar Indonesia seharusnya memiliki sistem cadangan dan mitigasi krisis yang lebih kuat," katanya.

Farid mengatakan , listrik saat ini bukan lagi sekadar layanan publik, melainkan fondasi utama peradaban modern. Ketika listrik padam, maka aktivitas ekonomi, sistem pembayaran digital, komunikasi, hingga stabilitas sosial ikut terganggu. Hal ini berkaitan dengan paradoks pembangunan nasional yang dinilai terlalu fokus pada simbol kemajuan, namun belum serius memperkuat infrastruktur dasar pendukung kemajuan tersebut.

"Pemerintah sibuk berbicara soal transformasi digital, kendaraan listrik, pusat data, bahkan kecerdasan artifisial. Tapi fondasi energinya justru mudah terguncang hanya karena satu gangguan transmisi," ucapnya.

Farid menilai selama ini pembangunan sektor energi terlalu berorientasi pada pencapaian angka dan proyek fisik semata. Tambahan kapasitas listrik dan peresmian pembangkit sering dijadikan panggung pencitraan politik, sementara penguatan sistem transmisi dan mitigasi blackout belum menjadi prioritas utama.

Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju yang telah membangun sistem kelistrikan berlapis melalui smart grid, digital monitoring, sistem keamanan energi, serta jaringan cadangan otomatis untuk mencegah blackout meluas.

"Di Indonesia pola yang terjadi masih reaktif. Krisis datang dulu, penjelasan muncul kemudian. Permintaan maaf terus berulang, tetapi reformasi mendasar berjalan lambat," katanya.

Farid juga mengingatkan bahwa ancaman perubahan iklim global akan membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Karena itu, ketahanan sistem energi nasional harus dipersiapkan secara serius agar tidak terus mengalami gangguan serupa. Maka, blackout Sumatera harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, termasuk kualitas jaringan transmisi, kesiapan sistem cadangan, dan transparansi pengelolaan sektor kelistrikan.

"Publik membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Yang dibutuhkan adalah audit menyeluruh terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional dan reformasi serius dalam pembangunan infrastruktur energi," tegasnya.

Founder Ethics of Care tersebut menilai pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas blackout tidak cukup dijawab dengan menyalahkan faktor cuaca atau gangguan teknis semata. "Tanggung jawab sesungguhnya ada pada cara negara membangun visi energi nasional. Apakah energi diperlakukan sebagai fondasi strategis peradaban atau hanya dianggap proyek administratif rutin," pungkasnya.