Distorsi Politik dan Ekonomi Dalam Sengkarut Pembangunan Nasional

Mochtar Pabotinggi (1993),mengatakan dalam praktik komunikasi politik, 'distorsi' sebagai bahasa ideologis terdapat dua perspektif. Pertama, pandangan yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang memonopoli kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Penganut perspektif ini menitikberatkan tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang dikehendaki rakyat.

Sementara itu, Alan Deadorffs, dalam Glossarium of International Economics (2006), distorsi ekonomi terjadi ketika kondisi ekonomi menjadi tidak efisien. Sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Dinamika politik yang terjadi sebelum dan pasca pemilu 2024, ihwal pelanggaran norma etik pada Mahkamah Konstitusi (MK), dugaan pengerahan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk paslon tertentu, dugaan politisasi bantuan sosial (bansos).