Distorsi Politik dan Ekonomi Dalam Sengkarut Pembangunan Nasional
Pemerintah tidak berhasil melakukan
integrasi digital di sektor industri, manufaktur, jasa hingga pertanian.
Akibatnya, penawaran tenaga kerja mengalami
polarisasi. Rendahnya permintaan pada pekerjaan formal yang bersifat
rutin dan mekanis, berbanding terbalik dengan tingginya angka permintaan
keterampilan rendah dan keterampilan tinggi di sisi lainnya. Wacana Indonesia Emas di tahun 2045, dengan
adanya 'bonus demografi' menjadi sebuah ancaman nyata.
Hal ini kemudian diperparah dengan adanya tambahan beban bagi pekerja yang berada di kelas menengah, yaitu iuran wajib, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan pemerintah pada Maret 2024 lalu. Ditengah tingginya biaya hidup pekerja pada kelas menengah baik sektor formal dan informal diwajibkan menyisihkan hampir 3% dari total pemasukan per bulan untuk Tapera.
UMA dan Pemko Binjai Teken Kemitraan Strategis, Dorong Transformasi SDM hingga Hilirisasi Inovasi untuk Kota Maju
Hukum Ekonomi dan Keuangan Islam: Kritik Ketimpangan dan Arah Baru Peradaban Ekonomi
Guru Besar UIN Sumut Hasrat Efendi Samosir: Partai Politik Harus Adaptif di Era Digital
Dari “Profesor Berita” ke Guru Besar: Jalan Sunyi Anang Anas Azhar Mengembalikan Etika Politik
Menjadi Jantung Ekonomi Asahan, Stasiun Kisaran Layani 54.866 Penumpang pada Maret 2026