Distorsi Politik dan Ekonomi Dalam Sengkarut Pembangunan Nasional

Sementara itu, posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar USD194,8 miliar atau Rp3.170 triliun, tumbuh 1,3 persen yoy atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1 persen yoy pada bulan sebelumnya. Bank Indonesia merilis penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral digunakan dalam mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah baik jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Ironisnya, bila dugaan politisasi bansos terjadi maka pencapaian politik untuk periode lima tahun, dibayar dalam kurun waktu hampir sepuluh tahun ke depan. Terbukti, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat karena timpangnya kondisi sosial. Sri Tua arief dalam teori dan kebijakan pembangunan (1998) mengatakan, teori ekonomi pembangunan, harus berdasarkan Nasionalisme.

Kita tidak boleh terjebak dalam pengertian globalisasi di komunikasi dan ekonomi. Tidak ada satupun bentuk hubungan internasional tanpa penyedotan surplus ekonomi. Di dalam negeri tak kalah mengerikan, berdasarkan data BPS sebanyak 10 juta penduduk pada generasi Z (rentang umur 15-24 tahun) dalam kondisi tidak bekerja. Rendahnya permintaan tenaga kerja dan menurunnya sektor-sektor formal penyedia lapangan kerja disinyalir menyebabkan hal tersebut.