Distorsi Politik dan Ekonomi Dalam Sengkarut Pembangunan Nasional

Pemerintah juga mengobral izin tambang terhadap ormas keagamaan tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini rawan memunculkan konflik agraria yang menyebabkan konflik horizontal, menambah kelas baru pada struktur ekonomi, memukul kepercayaan investor, di samping akibat kerusakan ekosistem dan lingkungan dalam skala besar. Ini diperparah dengan mandeknya pengentasan angka kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja terutama bagi generasi fresh graduate.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih tanda tanya ditandai dengan mundurnya dua petinggi Otorita IKN. Belum lagi, bagi-bagi jatah jabatan Komisaris BUMN yang cenderung tidak berimplikasi positif pada tujuan BUMN dalam mensejahterakan rakyat adalah potret dari silang sengkarut pembangunan nasional kita saat ini.(*)