Distorsi Politik dan Ekonomi Dalam Sengkarut Pembangunan Nasional
analisamedan.com -Ibarat dua sisi mata koin, politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Seiring perjalanan dari waktu ke waktu, kajian politik-ekonomi mengalami perkembangan dan tantangan yang kompleks. Pada khazanah pengetahuan, pembahasan politik dan ekonomi telah menjadi suatu disiplin ilmu, yaitu kajian ekonomi politik. Sebuah studi multi dimensi membahas politik dan ekonomi dalam ruang ilmu sosial yang lebih luas, mencakup sosiologi, antropologi, komunikasi, geografi, sejarah dan budaya.
Kajian Ilmu ekonomi politik,
diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses sosial serta
institusional, yang memungkinkan kelompok-kelompok ekonomi dan politik
mempengaruhi alokasi sumber daya produktif yang persediaannya terbatas dan
langka. Proses ini dilakukan sekarang atau di masa yang akan datang, baik
secara khusus maupun keuntungan diri sendiri atau kelompok, maupun secara umum
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas (Todaro, 2006).
Dalam arti yang lebih sederhana, keterkaitan realitas politik dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak dapat diartikan memiliki hubungan yang diametral, karena keduanya memiliki hubungan yang erat, antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya bila politik terjadi distorsi maka pada sisi ekonomi dapat terdistorsi pula. Celakanya, gejala-gejala ini menyebabkan terjadinya silang sengkarut dalam proses pembangunan nasional.
Hukum Ekonomi dan Keuangan Islam: Kritik Ketimpangan dan Arah Baru Peradaban Ekonomi
Guru Besar UIN Sumut Hasrat Efendi Samosir: Partai Politik Harus Adaptif di Era Digital
Dari “Profesor Berita” ke Guru Besar: Jalan Sunyi Anang Anas Azhar Mengembalikan Etika Politik
Menjadi Jantung Ekonomi Asahan, Stasiun Kisaran Layani 54.866 Penumpang pada Maret 2026
Kabar Gembira, Pemerintah Berikan 10.176 Tiket Kereta Murah di Sumut untuk Mudik Lebaran